oleh

Diduga Ada Main Mata, Cakades Terpilih Desa Gelaman Digugat

SUMENEP, detikkota.com – Meski telah usai digelar, Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih banyak menyisakan polemik dibeberapa desa. Seperti, di Desa Gelaman, Calon Kepala Desa (Cakades) terpilih diduga kuat menyalahi Peraturan Bupati (Perbup) Pasal 23 nomor 54 tahun 2019.

Pasalnya, Sanrawi (48) Cakades terpilih Desa Gelaman tersebut pernah dijatuhi pidana dengan ancaman Pasal 187 yunkto Pasal 55 KUHP, tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep nomor 01/Pid.B/2008/PN.Smp tanggal 25 Maret 2008, diancam pidana di atas 5 tahun.

Atas dasar itu, Abd. Karim yang merupakan rival Sanrawi saat Pilkades Gelaman, merasa dirugikan dan tidak menerima hasil keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat soal surat keputusan nomor 041/PAN/14/11/2019 tanggal 14 November 2019 yang menerangkan jika Sanrawi merupakan Cakades terpilih dengan raihan suara terbanyak.

“Atas temuan itu, kami akan melakukan gugatan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sumenep, dengan tembusan Camat, P2KD, hingga ke Bupati Sumenep,” kata Moh Lilla (51), yang merupakan saudara Penggugat Abd. Karim, Kamis (28/11/2019).

Lilla menjelaskan, Cakades Sanrawi tersebut diduga kuat main mata dengan pihak-pihak terkait, sehingga bisa meloloskan dirinya dalam tahapan Pilkades serentak 2019.

Sebab, dalam Perbup dijelaskan. Jika Cakades yang terjerat ancaman pidana di atas 5 tahun tidak memenuhi syarat atau tidak bisa mencalonkan diri.

“Untuk itu Cakades Sanrawi tidak memenuhi syarat sebagai Cakades dan harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan gugur,” terangnya.

Sementara itu, Acmad Rifai selaku kuasa hukum pemohon Abd. Karim meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan bijak atas gugatan klientnya tersebut. Sebab, kata dia, ini sudah sangat menyalahi aturan dan melabrak Perbup itu sendiri.

“Iya Dinas terkait dan juga Bupati Sumenep segera mengambil keputusan lah. Karena hal ini sudah tidak benar dan bersimpangan dengan Perbup nomor 54 tahun 2019 itu,” ungkap pria yang aktif di Biro Bantuan Hukum, Faltas Hukum Unira Pamekasan itu.

“Sanrawi ini padahal terjerat kasus pembakaran rumah pada 2008 lalu, dan di jerat ancaman pidana di atas 5 tahun. Lalu, kenapa bisa menjadi pemenang dan akan dilantik sebagai Kades Gelaman. Mengingat hal itu sudah diatur di Perbup,” tegasnya

Disinggung persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum, dia mengaku masih menunggu hasil dari keputusan Bupati Sumenep. Mengingat senggang waktu 10 hari dari surat keberatan yang dilayangkannya itu.

“Jadi kita sekarang menunggu proses dari masuknya surat keberatan nomor 18/SP/BBH-Unira/XI/2019 ke Bupati Sumenep. Untuk itu kami meminta Bupati Sumenep memproses itu dengan bijak dan sesuai aturan yang berlaku,” tukasnya. (Md).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed