oleh

Kapolres Sumenep Himbau Masyarakat Tidak Gelar Hajatan

SUMENEP, detikkota.com – Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, menghimbau masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan hajatan atau kegiatan yang bersifat berkerumun.

Himbauan serta larangan dikeluarkan guna mencegah penyebaran Covid-19 sebagaimana menindaklanjuti maklumat yang disampaikan Kapolri tentang larangan kerumunan massa.

“Karena di Sumenep masih zona merah, maka larangan kerumunan tetap diberlakukan,” kata AKBP Darman Kapolres Sumenep, Senin (13/7/2020).

Kapolres Sumenep, menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumenep untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan untuk dapat menunda sementara hajatan pesta keluarga ataupun khitanan serta perayaan sekolah dan lain sebagainya.

“Ini guna untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa yang sangat riskan berpotensi terjadinya penularan Virus Corona atau Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, larangan berkerumun tetap menjadi perhatian kepolisian karena kasus Covid-19 di Kabupaten Sumenep terus bertambah.

“Kami tegaskan kepada seluruh elemen masyarakat Sumenep, untuk dapat mematuhi himbauan pemerintah. Kita harus meningkatkan kewaspadaan diri,” ujarnya.

Dikatakan Kapolres, apabila masyarakat membandel dan tidak menghiraukan himbauan pemerintah serta maklumat Kapolri, maka pihaknya akan melakukan langkah tegas untuk menertibkan masyarakat.

“Bagi warga yang berkerumun di pinggir jalan tetap akan mendapatkan sanksi, akan kita bubarkan,” tandasnya.

Di samping itu, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, dia juga menegaskan tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian, misalnya perayaan hajatan pesta keluarga ataupun khitanan serta perayaan sekolah dan lainnya harusnya juga terbatas.

“Kami minta agar warga Sumenep tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah guna mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19,” pungkas Kapolres.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut Maklumat Nomor MAK/2/III/2020 bertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.

Salah satu poin yang dimuat dalam maklumat Kapolri yang dicabut itu, antara lain larangan membuat keramaian yang melibatkan massa atau berkerumun.

Maklumat tersebut diterbitkan pada 19 Maret 2020 dan di tandatangani langsung oleh Kapolri. Maklumat itu kemudian dicabut lewat Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri, Irjen Herry Rudolf Nahak. (Md)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed