SUMENEP, detikkota.com – Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat Indonesia untuk memahami literasi keuangan. Menurutnya, masih banyak dari masyarakat, terutama para pelaku UMKM, yang belum berhubungan dengan perbankan.
“Pemerintah, OJK, Bank Indonesia. Semua elemen pada dasarnya, punya kemampuan yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk terus mensosialisasikan Literasi Keuangan,” ujar MH Said Abdullah pada Webinar Literasi Keuangan yang diselenggarakan STKIP PGRI Sumenep, Sabtu (10/10/2020).
Politisi senior PDI Perjuangan ini, menguraikan bahwa ada 64,19 Juta UMKM. 40 juta sudah bersentuhan dengan lembaga perbankan. 20 juta masuk dalam kelembagaan pemerintah. 4,19 juta tidak bersentuhan dengan perbankan. Tidak bersentuhan dengan kelembagaan pemerintah. Dan sama sekali buta terhadap literasi keuangan.
“Itu belum menyentuh pada masyarakat terbawah kita. Pada 40 persen masyarakat terbawah kita. Yang miskin ekstrim. Yang rentan miskin. Dan lain sebagainya. Karena itu, saya mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi literasi keuangan,” jelas legislator Dapil Madura ini.
Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan ini juga menceritakan kesigapan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat kecil.
“Dari situ juga pemerintah masuk agar masyarakat kita membiasakan diri bersentuhan dengan perbankan kita. Oleh karenanya, baik dalam bantuan BLT, maupun PKH, maupun kartu sembako, maupun bantuan sosial produktif, itu memang lewat perbankan,” jelas Said.
Selain itu, Said juga menyampaikan, dibidang infrastruktur, pemerintah selama lima tahun terakhir giat mengejar layanan digital untuk daerah-daerah non ekonomis yan tidak dijangkau oleh operator telekomunikasi. Pemerintah telah membangun backbone telekomunikasi yang tidak dijangkau operator.
“Ini sebagai langkah maju untuk mendorong percepatan kebutuhan akses internet bagi masyarakat di kawasan tersebut yang selama ini tidak mendapatkan layanan internet. Kita ketahui bersama, internet dalam industri keuangan, khususnya perbankan sangat penting, yakni sebagai layanan keuangan non kantor yang bisa menjangkau seluruh warga masyarakat,” paparnya.
Said sangat berharap kegiatan-kegiatan peningkatan literasi keuangan harus semakin intensif dilakukan. Untuk mendorong gerakan literasi keuangan agar massif, maka pembudayaan literasi keuangan harus masuk ke segenap institusi kemasyarakatan dan keagamaan, materi-materi literasi keuangan harus bisa di akses mudah oleh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
“Tanpa pembudayaan literasi keuangan yang massif, sangat mungkin tingkat literasi keuangan masyarakat akan terus tertinggal bila dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangannya,” tandasnya.
Dr. Asmoni, M.Pd., Ketua STKIP Sumenep, dalam sambutannya di Webinar yang terselenggara atas kerjasama OJK, dan Ketua Banggar DPR RI, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence) konsumen maupun masyarakat mampu mengelola keuangan sebaik-baiknya.
“Sosialisasi Literasi Keuangan ini dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena jumlah produktivitas, jasa, maupun social ekonomi di tengah pandemi Covid-19, yang berdampak betul terhadap kondisi perekonomian kita,” jelas Asmoni.
Asmoni juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada MH Said Abdullah dan para narasumber dari OJK, serta para peserta webinar.
“Kehadiran Bapak MH Said Abdullah dan Bapak Mulyanto, selaku Direktur Pengawasan Direktur Pengawasan LJK 2 dan BI ini menjadi penting, dan momen yang baik untuk memberikan edukasi dalam sosialisasi literasi keuangan ini pada kita semua, baik sebagai pendidik, calon pendidik, maupun warga masyarakat,” urainya.
Pada Webinar yang diikuti oleh berbagai kalangan itu, MH Said Abdullah juga menyerahkan bantuan pada STKIP PGRI Sumenep. (Md)
