SUMENEP, detikkota.com – Aktivis perempuan yang tergabung dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri (Kopri), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Forum Kedaulatan Perempuan Sumenep (FKPS) gelar aksi demonstrasi mengepung Mapolres Sumenep, Jumat (16/10/2020).
Dalam aksinya, mereka menyoal terkait adanya kasus persekusi terhadap aktivis perempuan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Sumenep usai aksi demonstrasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumenep Senin (12/10) lalu.
Mereka menyebutkan usai demo di gedung dewan tersebut banyak berseliweran di media sosial yang mempersekusi dan membully aktivis perempuan dengan status yang tak senonoh.
Bahkan, para pendemo yang mayoritas perempuan ini juga mengatakan bahwa kasus bully yang menimpa sahabatnya itu dinilai telah merampas kedaulatan seorang perempuan.
“Ketika pihak kepolisian mencoba mempersekusi para demonstran, tentu ini bentuk kesalahan yang amat fatal. Seyogyanya, polisi bertugas mengamankan massa aksi, bukan malah membully, mencibiri,” terang Saidah Salamah, Ketua Kopri PMII Cabang Sumenep.
Maka dari itu, ada beberapa tuntutan yang mereka kawal bersama, agar mengusut tuntas oknum yang membuat video memuat persekusi aktivis perempuan.
“Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang membuat video dan membully serta melecehkan akivis perempuan yang bertindak sebagai orator pada Unras 12 Oktober 2020 kemarin melalui status di media sosial,” jelasnya.
Apabila oknum yang melakukan pencemaran nama baik adalah bagian dari anggota kepolisian, maka mereka minta Polres memberi sanksi disiplin dan meminta maaf kepada seluruh kader PMII dan GMNI di hadapan umum dan rekan-rekan Pers.
“Apabila tuntutan ini tidak diindahkan selama 5×24 jam, maka kami tegaskan akan membawa kasus bullying dan persekusi tersebut ke ranah hukum,” tegasnya.
Sementara, AKBP Darman S.I.K Kapolres Sumenep saat menemui demonstran menyampaikan pihaknya tidak bisa dengan serta-merta mengambil tindakan soal dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus ujaran kebencian dan persekusi. Sebab, ia menilai, kasus tersebut tidak masuk pidana umum (Pidum).
“Terkait hal itu harus ada mekanisme pembuktian, tidak serta-merta langsung ditunjuk orangnya itu, melainkan harus dibuktikan. Kalau memang ada anggota saya nanti yang bersalah secara hukum saya berkewajiban untuk menjalankan hukumannya,” tegas Kapolres Sumenep. (Md)
