Direktur Puskaptis Menilai NH dan Lingkaran Setan Korupsi para Birokrat

Minggu, 27 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANYUWANGI, detikkota.com – Sebutan bahwa Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah bebas korupsi hanya isapan jempol belaka, bahkan seorang tersangka korupsi pun masih jadi pejabat eselon di Pemkab Kabupaten Banyuwangi. Itu sebagai pertanda bahwa Bupati Banyuwangi terkesan masih melindungi dan menutupi kasus NH.

Hal tersebut di katakan dengan tegas oleh Direktur Puskaptis Banyuwangi Mohammad Amirullah, S.H.,M.Hum. “Budaya Malu serta etika kepantasan sudah hilang pada diri birokrat-birokrat kita, sehingga mereka lupa bahwa keberadaan birokrat sejatinya adalah untuk melayani rakyat,” ujarnya, Sabtu (26/11/2022).

Menurutnya, APBD Banyuwangi yang jumlahnya mencapai Rp3,1 Triliun lebih itu dihabiskan untuk kebutuhan birokrat serta legislatif mencapai Rp2,4 Triliun lebih, sisanya Rp 550 miliar untuk pengadaan barang dan jasa, dan Rp150 miliar dihabiskan untuk ATK Rp 37 miliar, Perjalanan Dinas Rp 64 Miliar serta mamin Rp 40 miliar lebih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah, anggaran Rp 700 miliar ini yang rawan disalah gunakan, terutama belanja habis pakai untuk ATK, Mamin dan Perjalanan dinas yang mencapai Rp150 miliar dan hampir separuhnya fiktif,” papar Diretur Puskaptis di depan awak media.

“Proses pengajuan anggaran gelondongan ke legislatif lah menjadi penyebabnya, wakil rakyat hanya sebagai lembaga ketok palu saja, mereka hampir sama dengan para birokrat. Mereka dinina bobokkan dengan anggaran Rp20 miliar perjalanan dinas atau Rp400 juta pertahun untuk setiap anggota. belum lagi ditambah pokir dan lain-lain yang mencapai Rp100 miliar pertahun,” cibir Amirullah.

Ketika para birokrat mengusai anggaran Rp550 miliar pertahun dan legislatif Rp150 miliar pertahun yang rawan dikorupsi, terus kapan mereka-mereka itu peduli pada rakyat?.

“Mereka pura-pura pedulinya ketika menjelang musim kampanye, atau ketika baru terjadi bencana atau ketika dikritik dan didemo, hanya saat seperti itu mereka baru peduli. Sudah saatnya para birokrat dan wakil rakyat kita kembali pada khittahnya, yaitu melayani rakyat dengan hati.Telinga mereka harus tebal untuk mau dikritik, karena itu tanda kami peduli pada anda,” pungkasnya. (Tim)

Berita Terkait

1.933 Warga Terima Santunan Kematian, Pemkot Probolinggo Siapkan Skema Baru Tahun 2026
Pemkab Bangkalan Tegaskan Komitmen Lindungi PMI Purna dan Cegah Keberangkatan Non-Prosedural
16 Sekolah di Probolinggo Raih Penghargaan Adiwiyata 2025
Pemkab Pasuruan Terima Hibah Aset Rampasan Negara Senilai Rp1,3 Miliar dari KPK
Wali Kota Malang Tanam 3.000 Bibit Cabai untuk Kendalikan Inflasi Daerah
Pemkot Surabaya Siapkan Dana Pembinaan Rp5 Juta per RW untuk Dukung Kreativitas Anak Muda
Pemkab Sumenep dan PT Solusi Bangun Indonesia Jalin Kerja Sama Pemanfaatan RDF untuk Energi Alternatif
Pemkab Pasuruan Raih Anugerah Program Ekonomi Terpuji di detikJatim Awards 2025

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 08:06 WIB

1.933 Warga Terima Santunan Kematian, Pemkot Probolinggo Siapkan Skema Baru Tahun 2026

Jumat, 7 November 2025 - 19:11 WIB

Pemkab Bangkalan Tegaskan Komitmen Lindungi PMI Purna dan Cegah Keberangkatan Non-Prosedural

Jumat, 7 November 2025 - 13:44 WIB

16 Sekolah di Probolinggo Raih Penghargaan Adiwiyata 2025

Jumat, 7 November 2025 - 13:41 WIB

Pemkab Pasuruan Terima Hibah Aset Rampasan Negara Senilai Rp1,3 Miliar dari KPK

Jumat, 7 November 2025 - 12:41 WIB

Wali Kota Malang Tanam 3.000 Bibit Cabai untuk Kendalikan Inflasi Daerah

Berita Terbaru