SUMENEP, detikkota.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dan persetujuan secara lisan yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Berita Acara serta pendapat akhir Bupati Sumenep, di Graha Paripurna Kantor DPRD setempat, Selasa (27/6/2023).
Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD setempat yang telah menyampaikan pendapat dan pandangannya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
“Dari saran dan harapan yang disampaikan, itu merupakan bahan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun yang akan datang,” ucap Wabup Dewi Khalifah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Wabup menyampaikan penjelasan secara garis besar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut; untuk pendapatan ditargetkan sebesar Rp 2.378.950.349.088,00 (2 triliun 378 miliar 950 juta 349 ribu 88 Rupiah), terealisasi sebesar Rp 2.406.116.363.646,98 (2 triliun 406 miliar 116 juta 363 ribu 646 Rupiah 98 sen) atau 101,14%.
Kemudian, alokasi dana untuk belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp 2.752.723.076.208,00 (2 triliun 752 miliar 723 juta 76 ribu 208 Rupiah), terealisasi sebesar Rp 2.364.552.041.997,17 (2 triliun 364 miliar 552 juta 41 ribu 997 Rupiah 17 sen) atau 85,90%.
Sedangkan dari selisih antara realisasi pendapatan sebesar Rp 2.406.116.363.646,98 (2 triliun 406 miliar 116 juta 363 ribu 646 Rupiah 98 sen), dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.364.552.041.997,17 (2 triliun 364 miliar 552 juta 41 ribu 997 Rupiah 17 sen), sehingga terdapat surplus sebesar Rp 41.564.321.649,81 (41 miliar 564 juta 321 ribu 649 Rupiah 81 sen).
Untuk pembiayaan dari penerimaan daerah terbagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 399.997.727.120,00 (399 miliar 997 juta 727 ribu 120 Rupiah) terealisasi sebesar Rp 400.069.287.119,72 (400 miliar 69 juta 287 ribu 119 Rupiah 72 sen) atau 100,02%.
Dijelaskan pula, untuk pengeluaran daerah pada pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 26.225.000.000,00 (26 miliar 225 juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (25 miliar Rupiah) atau 95,33%.
”Dengan demikian, pada sisi pembiayaan antara realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 400.069.287.119,72 (400 miliar 69 juta 287 ribu 119 Rupiah 72 sen) dihadapkan dengan realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp 25.000.000.000,00 (25 miliar Rupiah) terdapat pembiayaan netto sebesar Rp375.069.287.119,72 (375 miliar 69 juta 287 ribu 119 Rupiah 72 sen),” jelasnnya.
Sehingga, lanjut Wabup Sumenep, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yang merupakan sisa dana hasil perhitungan atas realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp 416.633.608.769,53 (416 miliar 633 juta 608 ribu 769 Rupiah 53 sen), terdiri dari surplus sebesar Rp 41.564.321.649,81 (41 miliar 564 juta 321 ribu 649 Rupiah 81 sen) dan pembiayaan netto sebesar Rp 375.069.287.119,72 (375 miliar 69 juta 287 ribu 119 Rupiah 72 sen).
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Abd. Hamid Ali Munir menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota (Badan Anggaran (Banggar), pimpinan dan anggota Tim Anggaran (Timgar), pimpinan dan anggota Komisi-Komisi beserta segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja melaksanakan pembahasan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sesusi jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus).
“Mudah-mudahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang akan disepakati dapat mempresentasikan komitmen kita bersama pemerintah kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya, pada agenda rapat tersebut juga disampaikan laporan Banggar terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan juru bicara Siti Hosna.
Hadir dalam kesempatan tersebut para Pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, Wakil Bupati Sumenep, anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, para pimpinan OPD, Camat, Organisasi Kemasyarakatan dan Pers.
