SUMENEP, detikkota.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Mengingat, tahun ini banyak masalah infrastruktur menjadi perhatian publik.
Salah satunya masalah pembangunan jalan di wilayah kepulauan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan terbaru protes masyarakat atas jalan rusak penghubung Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Ramzi mengatakan, dengan adanya protes dari masyarakat terkait jalan rusak menandakan bahwa kebutuhan infrastruktur sangat mendesak untuk dilaksanakan, terutama pembangunan jalan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berdasarkan isu tersebut, kami akan mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur,” katanya.
Apalagi, lanjut Ramzi, setiap reses yang dilaksanakan wakil rakyat, harapan masyarakat mayoritas masalah infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran untuk infrastruktur harus diprioritaskan.
“Untuk perbaiki jalan rusak di Sumenep memang tidak bisa sekaligus. Sebab kekuatan APBD tidak memadai. Tapi setidaknya, dengan memprioritaskan jalan dalam belanja APBD akan mengurangi banyaknya jalan rusak,” tegasnya.
Ketua DPC Hanura Sumenep itu menyatakan, infrastruktur seperti pembangunan jalan memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Termasuk dalam menunjang pendidikan dan kesehatan.
“Masyarakat sederhana menilai pemerintah, kalau infrastrukturnya bagus, pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan tidak bagus, masyarakat akan menilai gagal. Artinya tolak ukur keberhasilan pemerintah dilihat dari pembangunan infrastrukturnya,” pungkas mantan aktivis PMII itu.
