JAKARTA, detikkota.com – Pemerintah sepakat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR agar merevisi Undang-undang agar Pilkada dipercepat.
Keputusan untuk mempercepat Pilkada disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti rapat terbatas terkait Pilkada di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Selain Mahfud, rapat juga dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Maulyani, hingga Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
“Ini soal Pilkada serentak, rencana percepatan saja, dari Perppu atau apa nanti (dibahas lebih lanjut),” kata Mahfud, dilansir detik, Rabu (4/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahfud membenarkan Pilkada dimajukan ke September 2024. Dia mengatakan landasan hukum percepatan Pilkada 2024 itu akan dibahas lebih lanjut.
“Ya September hitungannya kan September tapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi,” ujarnya.
Sementara Menkominfo, Budi Arie mengatakan Pilkada serentak dipercepat didasari kepentingan bersama. Salah satunya agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
“Itu akan dibicarakan oleh DPR atas inisiatif legislatif, karena kan kepentingan bersama Pilkada ini kan, tapi karena hitungan-hiitungannya tadi Pak Tito sampaikan bahwa November itu agak lama, karena kan penetapan sampai pelantikan perlu waktu 2 bulan.
Sementara proses Pilkada harus dimajukan sehingga di 1 Januari 2025 tidak terjadi kekosongan jabatan. Kalau 27 November (2024) kan tambah 2 bulan, tapi biar aja itu nanti di Baleg, Pemerintah tadi hasil rapat untuk diskusi dengan Baleg DPR,” ucapnya.
Budi Arie mengatakan dasar hukum percepatan itu tidak akan melalui Perppu, tetapi akan ada revisi Undang-undang terbatas terkait tanggal Pilkada.
“Nggak, jangan Perppu dong, nanti kalau Perppu dipikir Presiden punya kepentingan. Revisi kan ada sembilan poin dan itu kepentingan bersama, nanti setelah reses 1 November akan dibicarakan,” pungkas Budi Arie.
