SUMENEP, detikkota.com – Parkir liar di depan Kantor Bank Jatim, Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menuai sorotan dan kritik pedas dari publik. Bahkan, diduga Bank Jatim Sumenep tidak memiliki lahan strategis untuk parkir bagi nasabahnya sendiri.
Meskipun sudah ada rambu-rambu dilarang parkir, pelanggar lalu lintas tetap mengabaikannya. Sejumlah mobil tampak memadati kawasan larangan parkir di depan Kantor Bank Jatim Sumenep. Saat media ini mencoba menghubungi pihak Bank Jatim, pimpinan bank selalu tidak ada di kantor.
Pemkab Sumenep seolah terus kecolongan dalam penertiban parkir liar di sejumlah ruas jalan di Kota Keris. Kepala Disperkimhub Sumenep, Yayak Nurwahyudi, melalui Koordinator Parkir, Moh. Hayat, mengatakan pihaknya masih belum memiliki kewenangan untuk menindak persoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk penindakan masih belum, kami masih menggodok raperda parkir agar nantinya bisa menindak dan menimbulkan efek jera,” kata Moh. Hayat pada Kamis (18/7/2024).
Moh. Hayat menambahkan bahwa saat ini penindakan dilakukan oleh Satlantas sebagai pihak berwenang. Ia juga menyoroti banyaknya usaha yang tidak menyediakan lahan parkir memadai sehingga menggunakan ruas jalan dan mengganggu pengguna jalan lain.
“Harusnya semua usaha baik toko, cafe, maupun rumah makan, dipersyaratkan untuk menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak menggunakan ruang manfaat jalan,” tegasnya.
Pemkab Sumenep berupaya mengatasi masalah ini melalui sosialisasi dan rekayasa lalu lintas. “Kami hanya bisa melakukan rekayasa lalu lintas dan mengajukan penambahan rambu-rambu,” ujarnya.
Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Alimuddin Nasution, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Ketua BEM FH Unija Madura, Hendra Lesmana, memberikan kritik keras terhadap banyaknya parkir liar di Sumenep. Menurutnya, pengendara sering memarkir kendaraannya di dalam ruang manfaat jalan, terutama di depan tempat usaha seperti restoran dan swalayan.
Hendra menambahkan bahwa pemerintah setempat seolah mengabaikan polemik parkir liar ini, meskipun regulasi sudah jelas. “Kesadaran masyarakat penting untuk dibangun, tapi ketegasan pemerintah harus jadi pemicunya,” ungkapnya.
