Presiden Prabowo Perintahkan Penyelidikan Tuntas Pagar Laut di Pesisir Tangerang

Selasa, 21 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG, detikkota.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/01/2025) kemarin, guna membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin.

“Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin,” ungkap Sakti.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Oleh karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap konstruksi tersebut.

“Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya kan pada saat kita lakukan penyegelan kan gak tau nih siapa yang punya. Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya, dan seterusnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sakti menyampaikan adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal. Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas.

“Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sakti juga menuturkan bahwa penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla). Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Intinya tadi saya laporkan begitu. Apabila tidak itu menjadi haknya negara karena itu sudah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga,” imbuhnya.

Berita Terkait

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik
TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga
Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi
HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup
Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat
Bupati Sumenep Luncurkan ASN SEHATI, Pantau Kondisi Kesehatan Pegawai Secara Terintegrasi
153 ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalitas
Jumat Ngosrek, Dinas Perkim Purwakarta Tancap Gas Babat Rumput Liar, Endang Turun Langsung ke Lapangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:59 WIB

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik

Rabu, 18 November 2026 - 12:57 WIB

TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga

Selasa, 17 November 2026 - 21:06 WIB

Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi

Selasa, 17 November 2026 - 13:19 WIB

HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup

Rabu, 11 November 2026 - 14:10 WIB

Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat

Berita Terbaru