BANGKALAN, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di halaman Kantor Bupati pada Senin (14/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku koperasi, serta masyarakat umum, dengan Bupati Bangkalan Lukman Hakim bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan sambutan resmi Menteri Koperasi dan UKM RI yang menyoroti peran strategis koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Koperasi disebut tidak hanya sebagai alat ekonomi, namun juga sebagai gerakan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.
“Menghadapi tahun emas Indonesia 2045, koperasi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi,” ujar Lukman membacakan sambutan menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkan bahwa volume usaha koperasi pada tahun 2024 telah mencapai Rp214 triliun, mendekati 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menteri menilai potensi ini masih sangat besar apabila dikelola secara profesional dan kolaboratif.
Dalam sambutan itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi perhatian utama. Lebih dari 80.000 koperasi telah terbentuk melalui Musyawarah Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi ini dinilai mampu menekan biaya distribusi ekonomi desa dan memperluas akses terhadap barang bersubsidi, termasuk sembako dan hasil pertanian.
Pemerintah pusat juga mendorong pendekatan pentahelix—kolaborasi koperasi dengan dunia usaha, akademisi, BUMDes, dan kelompok tani—untuk memperkuat struktur ekonomi lokal.
Menteri Koperasi juga memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar tidak memandang koperasi sebagai konsep usang. “Koperasi adalah ruang milik kalian juga, tempat belajar dan tumbuh untuk ikut menentukan arah perekonomian bangsa,” ungkapnya.
Momentum peringatan Harkopnas ke-78 ini dimanfaatkan Pemkab Bangkalan untuk memperkuat ekosistem koperasi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman, demi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan.
