BANYUWANGI, detikkota.com – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan pertama diminta berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan praktik baik (success story) pelaksanaan piloting bansos digital dalam forum yang digelar di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026), yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam pemaparannya, Ipuk mengungkapkan bahwa proses pendataan bansos digital membutuhkan perangkat dan jaringan seluler yang memadai. Namun, kondisi geografis Banyuwangi menjadi tantangan tersendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak semua wilayah di Banyuwangi terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Selain itu, penerima bantuan juga tidak semuanya memiliki handphone,” ujar Ipuk.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan berbagai unsur untuk menjadi pendamping dalam proses pendataan dengan metode jemput bola. Mereka mendatangi langsung warga yang menjadi sasaran bantuan sosial.
“Kami melibatkan ASN, staf desa dan kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Jumlahnya lebih dari empat ribu orang yang turun langsung ke lapangan,” jelasnya.
Ipuk menegaskan, pelibatan ribuan pendamping tersebut tidak dibarengi dengan pengalokasian anggaran khusus. Seluruh pihak bergerak secara sukarela setelah diberikan pemahaman mengenai urgensi digitalisasi bansos.
“Tidak ada anggaran khusus yang kami siapkan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu sebelumnya kami beri pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bantuan sosial ini,” tegasnya.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler, warga diarahkan datang ke kantor desa. Pendataan dilakukan secara bergilir agar penggunaan sinyal dapat berjalan optimal.
“Kami jadwalkan antar desa. Jadi sinyalnya bisa dibagi secara teratur, tidak berebut, supaya tidak lemot,” tutur Ipuk.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya.
Sebelum sesi berbagi pengalaman, peserta menerima paparan mengenai perlindungan sosial digital dari sejumlah pejabat nasional, termasuk Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Paparan juga disampaikan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa keberhasilan piloting di Banyuwangi membuat pelaksanaan digitalisasi bansos semakin efisien.
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang tahapannya jauh lebih efisien. Dalam waktu satu sampai dua bulan sudah bisa rampung,” kata Luhut.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan program tersebut dapat diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
“Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, digitalisasi bansos sudah diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Bi
Editor : Bi/Red
