JAKARTA, detikkota.com – Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, menyoroti rencana penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), sembako Bantuan Sosial Tunai (BST), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan di mulai pada 4 Januari 2020. DPR mendorong agar pemerintah melakukan validasi dan evaluasi data penerima bansos dengan seksama.
“Pemerintah harus memastikan validitas data penerima bansos dengan penataan dan evaluasi data penerima Bansos sehingga bantuan bisa sesuai sasaran. Hal ini sangat penting karena di butuhkan oleh masyarakat guna menjalankan kehidupan dan roda perekonomian di masa pandemik saat ini,” ujar Azis Syamsuddin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bansos disalurkan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga, diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus corona. Menyikapi hal ini, Politisi asal Golkar ini mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan segala persiapan secara terukur dalam penyaluran bantuan sosial ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemensos perlu memastikan kesiapan penyaluran Bansos. Keterlibatan Kantor Pos serta Himpunan Bank Negara (Himbara) perlu menjadi perhatian. Yang terpenting, agar tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun pada Bansos yang menjadi hak masyarakat,” jelas Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR RI bidang korpolkam ini lebih lanjut mendorong Kemensos aktif dalam mendengar aspirasi masyarakat dengan menyediakan infrastruktur komunikasi dalam menyerap keluhan masyarakat terkait Bansos, terlebih jika kelak ditemukan penyelewengan ataupun pemotongan dalam proses penyaluran Bansos tersebut.
“Jalur call center perlu di buka dalam menyerap pelaporan keluhan serta masukan dari masyarakat. Kemensos perlu pro aktif agar niat baik Bansos ini bisa terwujud dan tersalurkan sesuai mekanisme yang ada tanpa merugikan hak masyarakat. Sekali lagi, Data sangat penting agar tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh Bansos ini,” tegas Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin juga mengharapkan agar masyarakat pandai dalam mempergunakan Bansos ini agar bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi dapat berkembang dalam membangun UMKM. Dalam hal ini ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan program-program Bansos.
“Pemerintah perlu inovatif dalam mengembangkan program Bansos, agar memberi nilai tambah serta memberi inspirasi kepada masyarakat guna mengembangkan UMKM. Pada akhirnya, UMKM akan berdampak positif dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat,” tutup Azis Syamsuddin. (d/red)
