JAKARTA, detikkota.com – Dikatakan Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, keberhasilan Indonesia dan salah satunya adalah Kalimantan sebagai paru-paru dunia telah memberikan manfaat nilai ekonomi karbon (NEK) (berupa kompensasi negara industri sebagai penghasil karbon kepada pemilik hutan/penyerap karbon) berupa kucuran kredit untuk periode 2016-2017 dari Pemerintah Norwegia kepada Indonesia berdasarkan Perjanjian Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada 2010 antara Indonesia dan Norwegia tentang perlindungan lingkungan untuk menekan emisi gas karbon (GRK) akibat dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia serta ikutnya Indonesia dalam Pakta Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat.
Namun melihat bencana yang terjadi berupa kebakaran hutan dan banjir besar di Kalimantan Selatan sebagai salah satu dampak dari adanya perubahan dramatis dari wilayah hutan Kalimantan, “Maka Pemerintah perlu mencarikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki kondisi wilayah di Kalimantan yang rusak, seperti menutup bekas galian tambang, mereboisasi hutan yang gundul, memperbaiki kondisi lahan-lahan gambut, dan mempertimbangkan kembali pembukaan lahan hutan untuk pemukiman, agar wilayah Kalimantan dapat dipertahankan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting dalam perubahan iklim dunia,” tutur Azis Syamsuddin, Jumat (29/1/2021).
Dalam mengantisipasi adanya perubahan iklim yang ekstrem dan daerah-daerah yang rawan bencana, Azis Syamsuddin mengingatkan Pemerintah bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) juga perlu mengindentifikasi wilayah-wilayah di Kalimantan yang rawan terjadi bencana, khususnya ketika terjadi cuaca perubahan iklim yang ekstrem, sehingga antisipasi dini dapat dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pentingnya konservasi lahan dan hutan bagi pembangunan berkelanjutan ke depannya meminta, Pemerintah menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan agar tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat menyebabkan sumber daya alam melebihi daya dukung dan daya tampungnya,” pintanya. (AS/pr)
