JAKARTA, detikkota.com – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia melaksanakan diskusi online dengan Dimas Oky Nugroho membahas mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua, diskusi dilaksanakan melalui media sosial instagram, ditayangkan secara live pada Kamis (18/3/2021).
Himapol Indonesia menginisiasi diskusi dalam rangka merespons kekhawatiran masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua yang beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak berkesesuaian dengan pembangunan demokrasi di Indonesia.
Diskusi berjalan sukses dalam menjawab kekhawatiran anak muda terhadap kepemimpinan pemerintah saat ini, kehadiran penonton yang mencapai seratus orang silih berganti dengan tempo diskusi mencapai durasi satu jam berjalan efektif dari awal sampai ditutup dengan tanya jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
HIMAPOL INDONESIA Dalam diskusinya, Dimas Oky Nugroho, selaku Koordinator Kader Bangsa, mengapresiasi kecurigaan yang dibangun oleh Himapol Indonesia.
“Masyarakat sipil harus selalu mencurigai negara, karena negara bukan malaikat. Oknum dipemerintahan juga banyak yang memiliki kecendurangan yang tidak sesuai dengan moral dan
kemaslahatan politik” tuturnya.
Dimas Oky Nugroho menekankan kepada anak muda untuk konsisten bersuara dengan memaksimalkan berbagai instrumen media sosial untuk mengkritik dan mengeskpresikan sebuah opini. Kemajuan teknologi yang dimiliki anak muda zaman sekarang selayaknya menjadi modal yang sangat cukup untuk kritis kepada pemerintah.
Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya cukup mengakomodir suara-suara di dalam ataupun di luar pemerintahan, namun peran anak muda tetap diperlukan untuk memastikan adanya suara-suara alternatif yang dapat mengimbangi dan mengkontrol jalannya pemerintahan.
Dengan berlangsungnya diskusi ini, Himapol Indonesia mengharapkan output kepada anak-anak muda dengan bonus demografi yang luar biasa untuk tetap mengawal keberlangsungan pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua agar tetap berjalan secara berkesesuaian dengan pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia.(red)
