Banggar DPRD Sumenep Keluarkan Rekomendasi Hasil Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2024, Juhari: Tindaklanjuti!

Kamis, 10 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara Banggar DPRD Sumenep, Juhari.

Juru Bicara Banggar DPRD Sumenep, Juhari.

SUMENEP, detikkota.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mengeluarkan 4 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat pasca penetapan KUA-PPAS RAPBD 2024.

Rekomendasi tersebut disampaikan Banggar dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pimpinan DPRD dengan Bupati Sumenep tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD 2024.

”Kami telah melakukan pembahasan KUA dan PPAS dari tanggal 28 Juli hingga 9 Agustus 2023. Untuk itu, kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan hasil pembahasan tersebut,” kata Juhari, juru bicara Banggar DPRD Sumenep, Kamis (10/8/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Banggar telah melakukan kajian secara mendalam terhadap Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2024 dengan meminta pemaparan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Total pagu anggaran yang diproyeksikan dalam Rancangan APBD Sumenep 2024 sebesar Rp 2,25 triliun.

”Arah kebijakan anggaran tahun 2024 mengangkat tema ‘Memantabkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Harmonisasi Sosial,” jelasnya.

Politisi PPP itu menyatakan, dari hasil bedah KUA-PPAS RAPBD 2024 terdapat catatan khusus Banggar sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti, di antaranya pertama; perlunya kajian ulang terhadap kegiatan Wira Usaha Santri pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Diabudporapar) mengenai spesifikasi kegiatan dan calon penerima program perlu dimatangkan.

Kedua; Banggar menilai perlunya prioritas penganggaran di sektor kepariwisataan yang melingkupi perbaikan infrastruktur dan sarana penunjang. Ketiga; anggaran yang dinilai kecil dalam kegiatan Pembibitan Ikan Darat pada Dinas Perikanan (Diskan).

”Rekomendasi berikutnya, penguatan usaha perdagangan serta UMKM berbasis ekonomi kerakyatan pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) juga perlu ditingkatkan,” pungkas Juhari.

Berita Terkait

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik
TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga
Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi
HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup
Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat
Bupati Sumenep Luncurkan ASN SEHATI, Pantau Kondisi Kesehatan Pegawai Secara Terintegrasi
153 ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalitas
Jumat Ngosrek, Dinas Perkim Purwakarta Tancap Gas Babat Rumput Liar, Endang Turun Langsung ke Lapangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:57 WIB

TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga

Selasa, 17 November 2026 - 21:06 WIB

Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi

Selasa, 17 November 2026 - 13:19 WIB

HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup

Rabu, 11 November 2026 - 14:10 WIB

Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat

Senin, 9 November 2026 - 16:53 WIB

Bupati Sumenep Luncurkan ASN SEHATI, Pantau Kondisi Kesehatan Pegawai Secara Terintegrasi

Berita Terbaru