BANYUWANGI, detikkota.com – Pemerintah pusat kembali menunjuk Banyuwangi sebagai daerah percontohan nasional dalam program pengentasan kemiskinan. Penunjukan ini dilakukan setelah Banyuwangi dinilai berhasil menjalankan pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).
Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memilih Banyuwangi sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Program tersebut diarahkan untuk mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mandiri dan keluar dari program bansos.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menyampaikan penunjukan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andy mengatakan, keberhasilan Banyuwangi dalam pilot project digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu alasan Kemensos kembali memilih daerah tersebut. Program digitalisasi Perlinsos yang sebelumnya diuji di Banyuwangi kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan. Karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan,” ujar Andy.
PPSE akan mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kemampuan, kepemilikan aset, serta akses terhadap peluang ekonomi. Sasaran program mencakup KPM penerima PKH, Sembako, ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, dan telah menerima PKH dan/atau Sembako sedikitnya selama satu tahun.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha juga menjadi prioritas karena program tersebut diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.
Berdasarkan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, Andy menyebut terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, yakni aspek sektoral dan manajerial.
Pada aspek sektoral, penguatan sektor pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai penting. Sementara dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi faktor utama dalam memastikan program penanganan kemiskinan tepat sasaran.
Kemensos telah menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk memetakan kondisi di Banyuwangi sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos.
Menurut Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi saat ini berada di level 6,13 persen. Ia menilai program tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos, tetapi juga penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
Penulis : Bi
Editor : M
