Diluar Jam Dinas, Mobil Pelat Merah Ngisi BBM Subsidi

SUMENEP, detikkota.com – Kendaraan Dinas Pelat Merah tidak pada tempatnya, ikut menikmati BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) wilayah Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (12/04/2024).

Kejadian diketahui ketika awak media yang juga mengisi BBM di belakang mobil Pelat Merah dengan merk Toyota Avanza Nopol M XXXX AP sekitar pukul 19:18 Wib, dan sama-sama mengantri di jalur Pertalite.

Sangat disayangkan, mobil dinas pelat merah termasuk jenis kendaraan yang dilarang mengisi BBM subsidi. Larangan kendaraan pelat merah mengisi BBM subsidi sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014.

Tujuan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU yaitu agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran kepada kendaraan yang memang berhak menerimanya.

Mirisnya kendaraan dinas milik pemerintah ini beroperasi diluar jam dinas. Seharusnya, kendaraan dinas, baik mobil dan motor dengan pelat nomor merah pada dasarnya hanya bisa dipakai untuk kebutuhan dinas, bukan kepentingan pribadi. Apalagi hari ini masih dalam momen cuti bersama hari raya idulfitri 1445 H/2024 M.

Sesuai dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS, sudah ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja ASN sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara.

Aturannya, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Pengunaannya pun dibatasi pada hari kerja kantor. Sesuai Keppres No 68 Tahun 1995, hari kerja yang dimaksud yaitu Senin-Kamis dari jam 07.30-16.00 dan ASN/Pejabat wajib menggunakan seragam.

Selain itu, kendaraan dinas juga hanya bisa digunakan di dalam kota. Bisa saja keluar kota, tapi harus dapat izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas, maka ia bisa dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jika kendaraan dinas operasional hilang atau mengalami kerusakan karena digunakan di luar kepentingan dinas, harus diganti oleh pemakai kendaraan dinas operasional yang bersangkutan.

Jadi, penggunaan kendaraan dinas itu nggak sembarangan, baik mobil maupun motor tidak bisa dipakai oleh siapapun, baik itu keluarga, teman, dan lainnya. Kecuali ASN/Pejabat pemerintah yang bersangkutan.