BANGKALAN, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kecamatan Tanah Merah, Kamis (9/10/2025).
Kepala Dinas PRKP Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin terhadap pendataan bangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
“Kegiatan seperti ini penting dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan data bangunan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasan Faisol menegaskan bahwa peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke PBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 bukan sekadar perubahan istilah, tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan.
“Kalau IMB hanya sebatas izin mendirikan bangunan, maka PBG memiliki cakupan lebih luas. Ada tim teknis yang memastikan bangunan sesuai dengan standar struktur, tata ruang, dan keamanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, PBG berlaku bagi seluruh jenis bangunan—baik rumah tinggal maupun bangunan usaha—dengan tujuan memastikan setiap pembangunan memenuhi standar teknis dan keselamatan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Hasan Faisol juga menyampaikan kebijakan baru Pemkab Bangkalan yang memberikan fasilitas gambar teknis bangunan secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah tipe 30, 36, dan 60.
“Selama ini biaya gambar bangunan menjadi kendala utama dalam pengurusan izin. Karena itu, untuk rumah sederhana dan perumahan subsidi, pemerintah memfasilitasi gambar teknis secara gratis,” tegasnya.
Selain aspek kepatuhan hukum, Hasan Faisol menjelaskan bahwa PBG juga memiliki nilai ekonomi strategis bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan nilai aset dan membuka akses pembiayaan.
“Bangunan yang memiliki PBG dapat dijadikan jaminan pinjaman bank maupun menjadi syarat jual beli. Ke depan, kami akan bekerja sama dengan perbankan agar pelaku usaha lokal lebih mudah mendapatkan akses kredit,” katanya.
Dalam arahannya, Hasan Faisol juga menyoroti kondisi pembangunan di Bangkalan yang dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah penyangga Surabaya seperti Gresik dan Sidoarjo.
“Bangkalan harus mampu menciptakan daya tarik agar tidak hanya menjadi daerah lintasan, tetapi juga tujuan investasi dan wisata. Jika masyarakat luar berhenti dan berbelanja di Bangkalan, roda ekonomi akan berputar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sekitar Rp400 miliar per tahun, sementara kebutuhan daerah mencapai Rp2,5 triliun.
“Ini kesenjangan besar, dan salah satu sumber potensial yang bisa dioptimalkan adalah dari sektor PBG,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas PRKP Bangkalan mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih aktif mengurus PBG, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Penulis : AS
Editor : Red
