SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, untuk melakukan audiensi tentang pengentasan kemiskinan ekatrem, Selasa (14/3/2023).
Namun, kedatangan mereka ke Kantor Pemkab Sumenep berakhir kecewa, karena Wakil Bupati Sumenep, Hj Dewi Khalifah sebagai ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, tidak ada ditempat dengan dalih sedang menjalani ibadah umroh.
Untuk melampiaskan kekecewaannya, para aktivis berorasi dan membentangkan sejumlah poster bertuliskan protes kepada pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya kami hanya ingin melakukan audensi dengan Wakil Bupati, namun tidak ada,” ujar Muhsin, koordinator aksi.
Menurutnya, berdasarkan Kepmendagri nomor 25 Tahun 2022, bahwa Sumenep masuk dalam prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Posisinya ada diurutan ke-3 kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Bahkan, amanat Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem belum direalisasikan secara serius oleh pemerintah daerah.
“Apakah Wakil Bupati Sumenep, mampu sebagai ketua tim penangangan kemiskinan ekstrem? sedangkan kondisi buruk yang dialami oleh masyarakat Sumenep, terkait kemiskinan ekstrem yang menyebar ke seluruh desa-desa di Kabupaten Sumenep, semakin mengkhawatirkan,” tanya Muhsin, jubir Fakta Foundation, saat diwawancarai media ini.
Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ada 602.020 jiwa yang masih terjerat kemiskinan. Hal ini berbanding lurus dengan meroketnya angka inflasi di Kabuten Sumenep.
“Hal yang urgent terkait pemutakhiran data kemiskinan masih belum dilakukan. Belum lagi soal langkah apa yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Karena dalam 7 tahun terakhir, upaya pengentasan kemiskinan hanya berkisar 1 persen,” jelasnya.
Muhsin melanjutkan, persoalan kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, merupakan persolaan yang serius dan harus ditangani dengan serius karena mencakup kondisi hidup serta mempertahankan hidup masyarakat Sumenep.
Pihaknya khawatir, kemiskinan akan berimplikasi pada persoalan yang lebih membahayakan. Seperti kriminalitas dan pola hidup sehat.
“Sebab kondisi ekonomi memiliki kohesi terhadap kompleksitas pola hidup, baik harmoni dalam keluarga bahkan stabilitas dan kemanan sosial. Maka, yang perlu segera diselesaikan adalah akar masalahnya, yaitu pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Atas dasar di itu, lanjut Muhsin, Fakta Foundation menuntut Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai berikut: pertama, Pemkab Sumenep harus teransparan terkait alokasi anggaran dan realisasi program pengentasan kemiskinan 3 tahun terakhir.
Kedua, Pemkab Sumenep perlu membuat data integral kemiskinan, menggabungkan 2 atau lebih data kemiskinan dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).
Ketiga, Pemkab Sumenep bekerja ekstra dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022.(ali/red)
