SUMENEP, detikkota.com – Pengaduan yang dilakukan oleh LBH Wiraraja terkait dugaan adanya kejanggalan pelaksanaan PKBM tahun 2020 di Kabuaten Sumenep, ditanggapi serius oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. DPKS direncanakan akan turun ke lapangan untuk melakukan kajian lapangan terhadap sejumlah PKBM, mulai minggu depan. Tim DPKS akan memastikan informasi dugaan kejanggalan yang diadukan oleh LBH Wiraraja dengan mengunjungi sejumlah titik sebagai sampel untuk wilayah daratan dan kepulauan.
“ Insyaallah, berdasarkan rapat pleno semua anggota DPKS hari ini (11/02/2020), minggu depan tim DPKS akan melakukan kajian serius terhadap informasi yang diadukan oleh teman-teman LBH Wiraraja. Poin-point permasalahan yang menjadi fokus pengaduan LBH Wiraraja, akan dimaksimalkan untuk dikaji oleh DPKS” jelas sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi
Menurut Suhaidi, pengaduan yang dilakukan oleh LBH Wiraraja merupakan keharusan untuk direspon sesuai dengan tugas dan fungsi DPKS. DPKS, menurut mantan aktivis PMII Sumenep ini, dalam merespon pengaduan LBH Wiraraja ini, DPKS tetap bergerak atas dasar praduga tidak bermasalah, untuk dipastikan kebenarannya, sehingga perlu dilakukan kajian dan investigasi yang serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Tim DPKS akan dibagi menjadi tiga kelompok. Tim ini akan bekerja dengan mendatangi sejumlah lokasi, terutama lokasi-lokasi yang secara khusus diadukan oleh LBH Wiraraja. Data-data dan informasi lapangan, nantinya akan menjadi bahan untuk menjawab kebenaran pengaduan yang dilakukan oleh para aktivis LBH Wiraraja” tegas Suhaidi
Ditanya soal tindaklanjut setelah memperoleh data di lapangan, Suhaidi menyampaikan, setiap pengaduan yang disampaikan ke DPKS, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPKS, antara lain melakukan investigasi ke lapangan, melakukan kajian hasil data lapangan, melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait, kemudian menyampaikan rekomendasi ke Bupati atas temuan yang diperoleh.
Perlu diketahui, sejumlah aktivis LBH Wiraraja mendatangi kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya masalah dalam pelaksanaan PKBM di Kabupaten Sumenep tahun 2020 (05/02/2020). Secara umum, para aktivis itu menyampaikan sejumlah masalah yang diduga menjadi problem dalam pelaksanaan PKBM di Kabupaten Sumenep 2020. (MD/red)
