BANGKALAN, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi meluncurkan inovasi Karna Pitaloka—program pendataan petani dan lahan pertanian berbasis digital—pada Jumat (21/11/2025) di Pendopo Agung Bangkalan. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini kerap terkendala persoalan akurasi data.
Karna Pitaloka, singkatan dari Kebijakan Alih Peran Pemetaan Petak Sawah dan Identifikasinya sebagai Strategi Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, dipuji Kementerian Pertanian RI sebagai terobosan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Jekvy Hendra, menyebut program ini membuka peluang besar untuk mendorong modernisasi pertanian nasional.
“Dari Bangkalan, layar inovasi untuk Indonesia terbuka lebar. Ini bukan sekadar program teknis, tetapi karya inspiratif yang dapat menjadi tolok ukur bagi daerah lain,” ujar Jekvy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama ini persoalan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) disebut menjadi penyebab utama ketidaktepatan penyaluran pupuk bersubsidi, yang diperkirakan mencapai 20–22 persen. Ketidakakuratan data petani dan luas lahan menyebabkan distribusi tidak sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui digitalisasi, Karna Pitaloka diharapkan dapat menghasilkan pemetaan sawah yang lebih presisi, verifikasi petani yang lebih valid, serta penyaluran pupuk yang terukur. Jekvy menambahkan bahwa sistem ini dapat diintegrasikan dengan basis data nasional seperti pendataan lahan sawah berkelanjutan (LSD), data kependudukan, hingga program pengentasan kemiskinan.
Dukungan juga datang dari Pupuk Indonesia meski dalam kapasitas terbatas. Pemerintah desa didorong untuk memanfaatkan Dana Desa guna menekan biaya distribusi pupuk, termasuk melalui penyediaan kendaraan roda tiga dan perbaikan infrastruktur seperti Jalan Usaha Tani.
Dalam acara peluncuran, pemerintah memastikan seluruh petani telah masuk dalam sistem pendataan digital. Masyarakat yang belum terdata diminta melakukan pelaporan melalui kanal resmi, yang disebut akan ditindaklanjuti bahkan hingga pengecekan lapangan bersama Bupati Bangkalan.
Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah menegaskan tidak ada perubahan: pupuk Urea tetap Rp1.800 per kilogram dan NPK Rp1.840 per kilogram. Adapun biaya transportasi hingga tingkat petani menjadi tanggung jawab kelompok tani dan pemangku kebijakan di wilayah.
Jekvy juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bangkalan yang dinilai memiliki visi inovatif dalam memperkuat sistem pertanian daerah. Ia optimistis jika Karna Pitaloka diterapkan secara penuh, Bangkalan berpotensi menjadi daerah percontohan digitalisasi pertanian di Indonesia.
Program Karna Pitaloka diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, serta memperkuat posisi Bangkalan sebagai pelopor modernisasi tata kelola pertanian.
Penulis : AS
Editor : Red
