MANGGARAI BARAT, detikkota.com – Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam melakukan rapat koordinasi tata kelola pemerintahan di kantor pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.
Tujuan rakor yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan inventarisasi data dan permasalahan-permasalahan, serta kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, SPBE dan peningkatan publik pada situasi pandemi Covid-19 di Pemkab Manggarai Barat.
“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait inventarisasi data dan permasalahan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Deputi Kominfotur Kemenko Polhukam Marsda TNI Rus Nurhadi, Rabu (11/11/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sesuai dengan Perpres 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tugas Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian berbagai urusan/kebijakan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Serta menyelenggarakan fungsi diantaranya pengawalan program nasional yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet dan khusus di Kedeputian Bidkor Kominfotur terkait isu kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur.
“Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian RB tahun 2019 belum melaporkan PMPRB sehingga belum dilakukan evaluasi, sedangkan SAKIP telah mendapatkan nilai B. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RB belum mencapai target yang diharapkan,” kata Rus Nurhadi.
“Oleh karena itu, kami ingin sekali mendengarkan dan mengetahui permasalahan, kendala dan saran/masukan apabila ada terkait kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan SPBE dan peningkatan pelayanan publik pada situasi pandemi Covid-19 di Manggarai Barat sebagai salah satu kepulauan wilayah Indonesia,” sambungnya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Dw.A/Red)
