SUMENEP, detikkota.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, H. Zainal Arifin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menindak lanjuti hasil reses yang telah dibacakan dalam Rapat Paripurna.
Pihaknya menilai, selama ini hasil reses yang dilakukan anggota dewan dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui rapat terkesan hanya seremonial saja.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota dewan melalui fraksi masing-masing berdasarkan hasil reses seyogyanya dijadikan acuan dalam penyusunan APBD oleh eksekutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, kami mendesak OPD di lingkungan Pemkab Sumenep agar hasil reses tidak hanya dibaca dan disimak, tapi harus ada tindak lanjut,” pintanya, Sabtu (13/5/2023).
Hasil serap aspirasi anggota Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, tidak jauh berbeda dengan reses sebelumnya. Salah satunya masalah infrastruktur jalan yang kondisinya rusak parah.
“Masalah infrastruktur ini selalu menjadi topik utama setiap kali kami reses. Kenapa selalu berulang, karena hasil reses sebelumnya belum ditindaklanjuti aleh eksekutif,” tegasnya.
Di antara jalan yang kondisinya rusak parah dan membutuhkan perbaikan yakni Jalan Adi Rasa Desa Kolor, jalan dari Polsek Lenteng hingga sepanjang Jalan Kalimas Desa Poreh, dan jalan poros Kecamatan Dungkek menuju Kecamatan Gapura.
“Pemerintah daerah harus segera memperbaiki beberapa jalan rusak tersebut. Sebab ini akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat pengendara. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan,” kata H. Zainal.
Selain infrastruktur jalan, banyaknya rumah tidak layak huni juga dikeluhkan masyarakat. Pihaknya meminta pemerintah daerah melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, lanjutnya, tingginya angka pengangguran juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Misal pemerintah menghadirkan program pemberdayaan melalui pelatihan wira usaha. Harapannya, masyarakat bisa memiliki skill mengolah sumber daya yang ada sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasiyadi mengatakan, realisasi dari hasil reses III anggota DPRD setempat soal perbaikan infrastruktur jalan sebagian telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Sementara sisanya, lanjut Edi, akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dianggarkan di tahun 2024.
“Semua keluhan masyarakat lewat reses anggota dewan kami akomodir, dan akan dilakukan secara bertahap,” pungkasnya.
