Ketua Umum Gerindra Akan Ajukan Kader Pengganti Edhy Prabowo

Senin, 7 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Joko Widodo Bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Presiden RI Joko Widodo Bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

JAKARTA, detikkota.com – Edhy Prabowo, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penetapan calon eksportir benih lobster.

Edhy yang adalah kader partai Gerindra ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sederet nama lainnya dalam kapasitas sebagai pemberi dan penerima dalam kasus suap tersebut, termasuk 2 orang staf khusus yang menyerahkan diri pada Kamis, (26/11/2020).

Pasca penahanan Edhy Prabowo dan beberapa pejabat terkait di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara bergerak cepat untuk mengisi kekosongan di kementerian yang membidangi sektor kemaritiman tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi menteri ad in terim dan kemudian digantikan lagi oleh Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian hingga saat ini.

Sebelumnya santer mulai beredar kabar dikalangan internal partai Gerindra terkait calon pengganti Edhy yang akan disodorkan oleh Ketua Umum kepada Presiden Joko Widodo, mengingat dalam pembagian kursi kabinet Jokowi–Ma’ruf beberapa waktu yang lalu, Partai Gerindra kebagian dua slot kursi untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo di periode ke dua.

Terkait calon pengganti Edhy dari internal partai Gerindra, menurut salah satu sumber terpercaya di Istana, Prabowo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra telah menghadap langsung Presiden Joko Widodo dan juga memberitahu secara langsung kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya tidak akan mengajukan calon pengganti menteri KKP dari partai Gerindra dan tidak akan merekomendasikan kader partainya untuk mengisi jabatan menteri KKP.

Selanjutnya Prabowo Subianto mempersilahkan Presiden mengambil calon menteri KKP dari kalangan profesional, aktifis, ahli maupun dari Partai Koalisi Pemerintah lainnya, karena itu menjadi hak prerogatif Presiden.

Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada publik untuk meminimalisir dan membersihkan perilaku korup dari oknum-oknum anggota partai Gerindra.

Selanjutnya Prabowo Subianto telah menunjuk adik kandungnya Hashim Djojohadikusumo untuk memimpin langsung pengawasan secara melekat dan secara langsung terhadap semua pejabat, pengurus, anggota dan kadernya yang saat ini memegang jabatan di eksekutif maupun legislatif, dan Hashim Djojohadikusumo akan memimpin langsung majelis kode etik Partai Gerindra.

Diketahui sebelumnya beredar sejumlah nama pengganti Edhy Prabowo antara lain adalah Sandiaga Uno (Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diusung Partai Gerindra, Dr. Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI), Ahmad Muzani (Sekjen Partai Gerindra), Fadly Zon (Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Gerindra), Sugiono (Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Gerindra).

Sufmi Dasco Ahmad sudah memberikan pernyataan bahwa dirinya tak meminati posisi tersebut, dan akan fokus terhadap penugasan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Saya tidak berminat menggantikan Edhy Prabowo, apalagi bidangnya tersebut saya tidak kuasai,” katanya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB