SUMENEP, detikkota.com – Eksekutif dan Legislatif menandatangani Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 melalui Rapat Paripurna, di Gedung DPRD setempat, Senin (28/8/2023).
Penandatanganan PAK APBD Sumenep 2023 itu dilakukan Wakil Bupati Dewi Khalifah bersama Ketua DPRD H. Abd. Hamid Ali Munir.
“Kami mengapresiasi kinerja Banggar (Badan Anggaran), Komisi-Komisi maupun Tim Anggaran Pemkab Sumenep, sehingga Perubagan APBD Kabupaten Sumenep 2023, selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ucap Dewi Khalifah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tempat yang sama, Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Afrian Mukhlas mengatakan bahwa, rampungnya Perubahan APBD Sumenep 2023 berkat kerja sama yang baik antara anggota Banggar, Komis-Komisi dan Timgar Pemkab setempat.
“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, pembahasannya dimulai 21 hingga 25 Agustus 2023. Alhamdulillah telah rampung dan hari ini ditandatangani,” jelasnya.
Dalam PAK APBD 2023 diketahui bahwa, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp2,42 triliun lebih berubah menjadi Rp2,44 triliun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,98 miliar.
Sementara untuk pos belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2,63 triliun lebih naik menjadi Rp2,83 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp194 miliar lebih.
“Banggar juga mencantumkan beberapa catatan kepada Pemkab Sumenep untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.
Di antaranya pengembangan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui konsistensi penganggaran kepariwisataan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Mukhlas, perlu ada penambahan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup untuk program restorasi mangrove, baik di lokasi yang sudah ada ataupun di lokasi baru karena ketersediaan hutan mangrove yang mencapai 15 ribu hektar sehingga diprediksi dapat menambah pendapatan daerah melalui program Carbon Trading.
“Rekomendasi selanjutnya, program Literasi atau kegiatan gemar membaca. Banggar meminta Pemkab Sumenep untuk menambah anggaran pengadaan buku bacaan dan tempat baca yang nyaman dan baik melalui Dinas Pendidikan setempat,” pungkasnya.
