SUMENEP, detikkota.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep meminta pemerintah daerah megevaluasi kinerja Dinas Koperasi UMKM dan Perindag setempat atas tragedi penangkapan pupuk subsidi yang hendak dikirim ke luar Madura oleh Polres Sumenep.
Sekretaris Umum (Sekum) PC PMII Sumenep, Nur Hidayat, mengaku terpukul ketika mendengar Polres Sumenep menangkap 2 truk bermuatan pupuk subsidi yang akan dikirim ke luar Madura.
“Saya sebagai anak yang dibesarkan dari lingkungan keluarga petani sangat terpukul ketika baca berita bahwa Polres Sumenep mengagalkan pengiriman 18 ton pupuk bersubsidi ke luar Madura,” ucapnya, Rabu (15/3/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pada tahun 2021-2022 mahasiswa bersama petani konsisten mengawal distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep. Sebab, banyak petani mengeluh terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Pada 2 Desember 2021, mahasiswa melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait kelangkaan pupuk,” imbuhnya .
Namun, hasilnya nihil. Sebab, pada masa tanam tahun 2022, petani tetap kebingungan mendapatkan pupuk bersubsidi. Alasan pemerintah, ada pemangkasan kuota. “Yang pasti, pemerintah tidak hadir untuk memakmurkan rakyatnya,” terangnya.
Diawal tahun 2023 ini, peristiwa tersebut seperti memberikan jawaban kepada publik, barangkali kelangkaan pupuk selama 2 tahun terakhir kuat dugaan karena dikirim ke luar Madura, bukan karena pengurangan kouta.
Untuk itu, lanjut Nur Hidayat, Bupati Sumenep segera mengevaluasi kinerja Diskoperindag dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Sumenep.
“Pada hari ini terbukti, bahwa mereka tidak melaksanakn amanah peraturan menteri perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian”, tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap Kapolres Sumenep tetap bekerja ekstra memberantas mafia pupuk.(ali/red)
