JAKARTA, detikkota.com – Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo dalam membuat keputusan agar seluruh masyarakat mendapatkan Vaksin Gratis. Ia menilai langkah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal jaminan kesehatan masyarakat.
“UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin bahwa ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’. Maka keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi,” jelas Azis Syamsuddin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan gratiskan vaksin pada seluruh masyarakat. Untuk itu akan dihitung ulang pos anggaran dalam memenuhi hal tersebut. Salah satu pos anggaran yang berpeluang di realokasi ulang adalah anggaran pembiayaan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Manusia adalah infrastrukur terbaik, jadi realokasi anggaran infrastuktur adalah keputusan politik terbaik. Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara. Apapun pos anggaran yang akan di realokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai mekanisme yang ada,” tanggap Azis Syansuddin.
Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, Politisi asal Golkar ini menjelaskan bahwa banyak negara yang akan memulai vaksinasi per January-Febuary 2021 di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapore. Sehingga terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk di terapkan.
“Vakisinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi emergency (daruat). Dan negara memiliki konsekuensi logis untuk bertanggung jawab agar proses ini bisa berjalan dengan baik, adil dan merata. Ini sangat penting untuk di pahami,” lanjut Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR RI bidang korpolkam ini lebih lanjut mengharapkan ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat. Untuk ini, ia berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat secara transparan. Iya juga mendesak agar diplomasi vaksin makin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin itu sendiri.
“Akan ada berbagai merek dan jenis vaksin, tidak mudah mendapatkan vaksin saat seluruh dunia sedang merebutkannya. Setiap kesempatan harus di manfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi,” tutup Azis Syamsuddin. (d/red)
