1 Jemaah Haji Asal Sumenep Dideportasi, Begini Penjelasan Kemenag

Rabu, 28 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Sumenep, Muh. Rifai Hasyim.

Plt. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Sumenep, Muh. Rifai Hasyim.

SUMENEP, detikkota.com – Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dikabarkan dideportasi dari Arab Saudi.

Jemaah inisial SHA asal Kecamatan Gapura dipulangkan ke tanah air bersama 2 jemaah lain asal Pamekasan dan Malang, Jawa Timur.

Jemaah yang tergabung dalam kloter 86 itu terdeteksi pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya oleh petugas Imigrasi Arab Saudi saat proses pemeriksaan di Imigrasi Jeddah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi, alasan jemaah haji tersebut dideportasi karena ia terdeteksi pernah berhaji tahun 2014 lalu,” terang Rifa’i Hasyim, Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Sumenep, Rabu (28/6/2023).

Secara aturan, lanjut Hasyim, syarat orang boleh pergi ke Mekkah dan Madinah untuk beribadah haji jedanya harus 10 tahun.

“Sehingga kalau kita hitung dari 2014 ke 2023 jemaah yang dideportasi itu belum melampaui 10 tahun dari haji yang pertama ke haji yang kedua saat ini,” paparnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari petugas dari KJRI di Jeddah, yang bersangkutan baru boleh berhaji pada tahun 2025 atau setelahnya.

Untuk porsi haji dan uang pelunasan yang bersangkutan pihaknya masih menunggu proses yang sedang di ditempuh oleh Bidang Haji Kemenag Jatim ke Dirjen PHU Kemenag RI.

“Kami belum bisa menjelaskan banyak karena masih menunggu hasil dari proses yang sedang berlangsung,” timpalnya.

Hasyim menyatakan, jemaah tersebut menyadari pernah berhaji, namun dirinya tidak tahu tentang adanya aturan harus ada jeda 10 tahun.

“Dia mengira berhaji sama dengan ibadah umroh yang bisa berangkat kapan saja berkali-kali. Maka, ini bisa menjadi pelajaran agar riwayat haji disampaikan secara terus terang kepada kami,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Banjir Baru di Situbuled Picu Amarah Warga, DPUTR dan Perkim Dikecam
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:38 WIB

Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah

Berita Terbaru