SURABAYA, detikkota.com – Viralnya Kasus yang menjerat dua oknum Satpol-PP Kota Surabaya atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan hingga kini masih menjadi tanda tanya besar Bagi masyarakat Surabaya.
Bagaimana tidak kelanjutan atau sanksi tegas bagi kedua oknum tersebut yang sudah jelas-jelas mabuk di cafe Zona Kapasari beberapa waktu lalu hingga terjadi insiden pemukulan seakan kebal dari aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anehnya penegak perda ini sangat garang saat menertibkan pedagang kecil, seperti warkop yang masih buka di masa PPKM, pedagang kaki lima. Namun untuk cafe bukanya menertibkan malah membuka room (mabuk) di cafe Zona kapasari.
Hal ini sangat disayangkan seluruh warga Surabaya khususnya dimana pemerintah seakan lamban bahkan seperti melempem saat memberikan Saksi terkait ulah kedua oknum Satpol PP kota Surabaya tersebut.
Kedua oknum tersebut jelas-jelas melanggar PP no 53 tahun 2010. Dimana mereka Masuk ke RHU pada saat PPKM Level 3. Tidak hanya itu bahkan dengan bangganya mereka tidak membayar bill (tagihan) tersebut.
Tukang becak saat di wawancara oleh awak media mengungkapkan rasa kekecewaan yang luar biasa kepada Pemerintah Kota Surabaya yakni Bapak Eri Cahyadi selaku Walikota dan jajarannya tidak mampu memberikan sanksi tegas terhadap kedua oknum tersebut.
“Saya sangat kecewa mas, dimana saat saya salah tidak memakai masker saya di tilang dengan tegas dan di minta untuk membayar denda sebesar Rp 150000, Hal ini menunjukkan mereka sangat tegas dan garang kepada Para pelanggar Prokes. Namun saat anggota satpol PP kota Surabaya yang melanggar aturan tersebut pemerintah tidak ada ketegasan dan tidak ada keberanian. Bapak Eri Cahyadi yang terhormat kami mohon Bapak tunjukkan kepada masyarakat Surabaya seperti kami ini kalau aturan kota Surabaya tidak hanya berlaku untuk masyarakat bawah saja dan tunjukkan ke masyarakat kota Surabaya kesamaan Hukum dan aturan dengan memecat kedua oknum tersebut Secara tidak hormat”. Katanya.
“Jangan biarkan warga Surabaya beranggapan bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya bisa menghukum rakyat kecil saja. Kami berharap pemerintah segera mempublikasikan hasil sanksi tegas yang di terima kedua oknum tersebut”. Pintanya. (Redho)
