DP4 Berkurang 213.225 di DPS Pemilu 2024, Ini Kata KPU Sumenep

Jumat, 7 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) setempat jumlahnya berkurang 213.225 pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.

DPS Pemilu 2024 telah ditetapkan oleh KPU Sumenep melalui rapat pleno yang digelar pada 5 April 2024 sebanyak 884.224 pemilih. Sementara jumlah DP4 sebanyak 896.346 pemilih.

Komisioner KPU Sumenep, Divisi Perencanaan dan Data, Syaifurrahman menjelaskan bahwa, perubahan dari data calon pemilih sebelum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih karena terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari hasil rekapitulasi KPU Sumenep jumlah yang dicoret mencapai 213.225 pemilih TMS, karena meninggal, ganda, berubah status TNI/Polri, dan salah penempatan TPS,’ jelasnya, Jumat (7/4/2023).

KPU Sumenep, lanjutnya, memperhatikan prinsip-prinsip dalam penyusunan daftar pemilih. Di antaranya, tidak menjauhkan pemilih dari TPS. Pemilih yang salah penempatan TPS harus dikeluarkan terlebih dahulu atau masuk daftar TMS. Lalu, data tersebut dimasukkan lagi sebagai pemilih baru di TPS terdekat.

Menurutnya, DPS Pemilu 2024 yang telah ditetapkan berpotensi berubah. Sebab, ada beberapa tahapan untuk menguji validasi DPS. Dikhawatirkan, terdapat daftar pemilih yang TMS tetapi masih terdata atau sebaliknya.

KPU Sumenep melalui jajarannya akan mengumumkan DPS di tempat-tempat strategis agar mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, DPS akan diuji publik di setiap desa. ”Sebelum ditetapkan DPT, daftar pemilih harus valid,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Indra Wahyudi menilai tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik. Partai politik juga dilibatkan dalam rekapitulasi, mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.

”Yang paling penting, dari proses coklit, rekapitulisasi DPHP (Data Pemilih Hasil Pemutakhiran) di tingkat desa dan kecamatan hingga pleno tingkat kabupaten sesuai dengan prosedur,” tuturnya.

Indra menyayangkan, temuan Bawaslu Sumenep berupa rekomendasi atas perbedaan 14 pemilih di Kecamatan Lenteng disampaikan dan diselesaikan dalam rekepitulasi tingkat kecamatan. “Bukan dibuka pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten,” sesalnya.

Meski demikian, Indra meminta agar validasi data pemilih dilakukan dengan teliti agar tidak ada orang meninggal tapi masih terdata sebagai pemilih.(red)

Berita Terkait

Bupati Ipuk Paparkan LKPJ 2025, Ekonomi Banyuwangi Tumbuh 5,65 Persen
Polres Sumenep Tegaskan Seleksi Polri 2026 Harus Bersih dan Transparan
Darurat BBM di Kepulauan Sumenep, Harga Melonjak hingga Rp30 Ribu dan Stok Nihil, Sekolah Lumpuh Nelayan Tak Melaut
Forpimka Kangean Patroli Distribusi BBM, Antisipasi Kelangkaan Pertalite
Bupati Rusdi Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim, Dorong Transparansi Keuangan Daerah
Musrenbang RKPD 2027 Bangkalan Apresiasi Inovasi, Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Musrenbang RKPD 2027 Bangkalan Fokus Akselerasi Infrastruktur dan Investasi
Pemkab Bangkalan Salurkan 22 Tenda untuk PKL DAS Tunjung

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 14:43 WIB

Bupati Ipuk Paparkan LKPJ 2025, Ekonomi Banyuwangi Tumbuh 5,65 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:26 WIB

Darurat BBM di Kepulauan Sumenep, Harga Melonjak hingga Rp30 Ribu dan Stok Nihil, Sekolah Lumpuh Nelayan Tak Melaut

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:30 WIB

Forpimka Kangean Patroli Distribusi BBM, Antisipasi Kelangkaan Pertalite

Selasa, 31 Maret 2026 - 14:43 WIB

Bupati Rusdi Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim, Dorong Transparansi Keuangan Daerah

Selasa, 31 Maret 2026 - 11:55 WIB

Musrenbang RKPD 2027 Bangkalan Apresiasi Inovasi, Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Berita Terbaru