Tuntun Transparansi, Mahasiswa dan Tomas Saubi Lakukan Audiensi

Tuntun Transparansi, Mahasiswa dan Tomas Saubi Lakukan Audiensi
Mahasiswa dan tokoh masyarakat melakukan audiensi dengan Kepala Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep.

SUMENEP, detikkota.com – Mahasiswa dan tokoh masyarakat Desa Saobi, Kecamatan Kangayan melakukan audiensi dengan pemerintah desa setempat di kantor desa. Materi audiensi bertujuan untuk memperjelas alokasi dan realisasi anggaran desa yang dinilai tidak transparans kepada masyarakat.

Perwakilan mahasiswa, Syarifuddin mengatakan, audiensi tersebut dilakukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesepakatan bersama sebelumnya.

“Dulu, ada kesepakatan terkait transparansi anggaran desa antara Kepala Desa, mahasiswa dan tokoh masyarakat Saobi sejak dua tahun lalu,” jelasnya, Jumat (28/4/2023).

Dalam audiensi, lanjut Syarifuddin, salah satu bahasan yang disoroti adalah pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 2022 kepada 28 penerima. Mestinya, penerima mendapatkan Rp900 ribu, ternyata yang diterima masyarakat hanya Rp280 ribu.

“Dalam hal itu, Kades Saobi beralasan untuk pemerataan terhadap masyarakat yang tidak menerima BLT-DD. Itu langkah yang salah, apalagi tanpa kesepakatan dengan warga. Sebab, warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT, berarti memang tidak layak menerima,” tandasnya.

Materi audiensi lain, pihaknya juga mempersoalkan alokasi anggaran desa yang hanya Rp200 juta untuk perbaikan infrastruktur desa yang mengalami sejumlah kerusakan.

“Salah satunya jalan ke Dusun Pajenassem serta jembatan yang mengalami kerusakaan dan hingga kini tidak kunjung diperbaiki,” tuturnya.

Menurut Syarifuddin, masalah infrastuktur desa harusnya menjadi prioritas Pemdes. “Artinya, kemajuan daerah itu tergantung dari akses penghubung warganya, dan itu juga menjadi cerminan perkembangan desa,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Saobi, Hosaini mengaku sudah transparan mengenai pengelolaan anggaran dana desa.

“Banner alokasi anggaran dana desa sudah kami pasang di beberapa titik lokasi, agar masyarakat bisa mengetahui alokasi keuangan desa,” tandasnya.