One Data Pemberdayaan Penduduk, Sinkronkan Data Dinsos P3A dan BPS Sumenep

Sabtu, 6 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain (pegang mic) memimpin rapat koordinasi sinkronisasi data di Aula Dinsos setempat.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain (pegang mic) memimpin rapat koordinasi sinkronisasi data di Aula Dinsos setempat.

SUMENEP, detikkota.com – Upaya satu data (One Data) pemberdayaan penduduk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus dilakuakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Terbaru, Dinsos P3A dan BPS Sumenep menggelar rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi data, baik untuk data sosial maupun ekonomi.

Rakor yang dilaksanakan di Aula Dinsos P3A Sumenep itu diikuti oleh Koordinator Kabupaten Korkab) dan seluruh Koordinator Kecamatan (Korcam) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Sumenep, pada Sabtu (6/5/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain meminta seluruh pihak, khususnya para pendamping PKH terus mendudukung suksesnya Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) 2023 sebagai upaya untuk memotret penduduk Sumenep dalam satu data (One Data).

“Hari ini kita adakan rapat koordinasi sinkronidasi terkait satu data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang diikuti Korkab dan Korcam PKH untuk mengetahui sejauh mana kesamaan data yang ada di kita, Dinsos P3A dan yang ada di BPS” kata Dzulkarnain.

Sinkronisasi data penduduk, kata Kadinsos, sangat penting dilakukan agar dikemudian hari tidak ada perbedaan data, sehingga One Data dalam memotret penduduk Sumenep tetap terjaga validitasnya.

“Dinsos P3A ikut mendukung pelaksanaan Regsosek 2023 yang saat ini memasuki tahap konsultasi publik. Pendamping PKH harus ikut melakukan pendampingan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilakukan di tiap-tiap RT,” harapnya.

Dengan ikut mendampingi langsung, lanjutnya, data potret penduduk Kabupaten Sumenep yang didapat akan semakin valid.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Sumenep, Ribut Hadi Chandra menyatakan bahwa, saat ini pihaknya sedang melaksanakan Forum Kosultasi Publik hasil Regsosek 2023.

“FKP kami lakukan di setiap RT untuk menguji validitas data,” pungkasnya.

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB