SUMENEP, detikkota.com – Tarik ulur soal besaran anggaran penyelenggaraan Pilkada Sumenep 2024 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat hampir mendekati kesepakatan.
Rasionalisasi terakhir yang dilakukan KPU Sumenep menghasilkan anggaran sebesar Rp70 miliar.
“Kami bersama komisioner kembali melakukan rasionalisasi dibeberapa item dengan tetap memperhatikan kebutuhan utama penyelenggaraan Pilkada,” kata Syaifurrahman, Komisioner KPU Sumenep, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kamis (7/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, KPU mengajukan biaya penyelenggaraan Pilkada Sumenep sebesar Rp82,8 miliar. Tetapi ketika disesuaikan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2023 hanya bisa menyediakan Rp70 miliar.
“Saat ini hasil rasionalisasi itu telah disampaikan ke Pemkab Sumenep, dan tinggal menunggu waktu penandatanganan kesepakatan,” imbuhnya.
Dana itu, kata Syaifur akan digunakan untuk kepentingan logistik, sosialisasi, gaji tenaga add hoc dan operasional lainnya.
“Yang paling banyak untuk gaji tenaga add hoc, tetapi persentasenya berapa masih belum diketahui detailnya,” tuturnya.
Ada beberapa item yang diprediksi akan membengkak dibandingkan tahun sebelumnya, seperti harga satuan logistik dan pendistribusinya. Apalagi, Sumenep memiliki banyak wilayah kepulauan.
“Tetapi di angka Rp70 miliar sesuai yang disediakan Pemkab Sumenep itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemilu nanti,” sebut Syaifurrahman.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumenep, Purwo Edi menjelaskan, angka Rp70 miliar untuk dikelola KPU itu sudah sesuai kebutuhan.
“Kami sudah bertemu dan rapat bersama KPU Sumenep beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, kami sampaikan dana Pilkada yang disiapkan sebesar Rp70 miliar. Kami menilai itu cukup, karena beberapa item kegiatannya didukung APBD Jawa Timur,” pungkasnya.
