SUMENEP, detikkota.com – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (13/10/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,899 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,995 triliun. Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan defisit anggaran sekitar Rp96,03 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan pembahasan Raperda APBD 2027 setelah Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan nota keuangan dalam rapat paripurna sehari sebelumnya, Senin (12/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan, kritik, masukan, serta rekomendasi terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, yang memimpin rapat menegaskan bahwa pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan APBD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Menurutnya, berbagai catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah agar kebijakan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan APBD, lanjutnya, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah, kebutuhan belanja, serta efektivitas penggunaan anggaran agar program yang direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan jawaban sekaligus melanjutkan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, para wakil ketua dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.
Pembahasan APBD 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal Kabupaten Sumenep untuk tahun mendatang, termasuk memastikan alokasi belanja daerah sejalan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan.
Penulis : M
Editor : Id
