Ulama Madura Minta Dukungan Mahfud MD Pembentukan Provinsi Madura

Kamis, 19 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polhukam Mahfud MD (kedua dari kanan) saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Madura di kantornya

Menko Polhukam Mahfud MD (kedua dari kanan) saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Madura di kantornya

JAKARTA, detikkota.com – Ulama hingga rektor perguruan tinggi dari pulau garam menyambangi Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, pada Rabu (18/11/2020). Kemarin.

Kegiatan itu dalam rangka menyampaikan kembali mengenai pemekaran Pulau Madura menjadi Provinsi terpisah dari Jawa Timur.

“Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi Provinsi,” ujar H. Ahmad Zaini, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia pun menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Mahfud. Pesan itu berkaitan erat dengan pembangunan jalan tol. Diketahui dalam kepemimpinannya, Presiden Jokowi membuat jalan tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura, kata Ahmad, yang tidak dibuatkan tol, padahal jalan di Madura sendiri sempit.

“Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden,” pintanya.

Ahmad juga bilang, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi kota madya.

“Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan Provinsi,” ujarnya.

Terkait rencana itu, Mahfud menegaskan sejak beberapa tahun lalu ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran tersebut.

Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan. Apalagi, lanjut dia, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk Bupati dan DPRD.

“Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal dibawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi,” ujar Mahfud.

Selain meminta dukungan untuk pemekaran Madura menjadi Provinsi, para ulama dan pimpinan pesantren yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Madura (Basra) menegaskan dukungan upaya pemerintah menguatkan persatuan dan keamanan NKRI.

“Pak Mahfud menjadi tumpuan masyarakat Madura dalam rangka menjaga keamanan nasional yang saat sekarang sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang menimpa pemerintah kita,” ujar KH. Nurudin Abdurrahman, Sekretaris Basra.

“Oleh sebab itu, sesuai dengan ajaran yang kami anut, yaitu ahlussunnah waljamaah, kalau pemerintah sudah sah, resmi itu harus didukung sepenuhnya tidak boleh nyimpang dari itu,” lanjutnya.

Nurudin menambahkan, ulama Madura tetap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

“Figur kita pak Mahfud MD punya tugas persatuan dan kesatuan dan kami dukung sepenuhnya,” kata Nurudin. (Y/M/Red)

Berita Terkait

Gedung Serba Guna Muhammadiyah Rowokangkung Diresmikan, Bupati Tekankan Pemanfaatan untuk Warga
Saluran Tersumbat Tanah di Munjuljaya Diduga Jadi Pemicu Banjir, Warga Pertanyakan Kinerja Dinas Terkait
Kraksaan Aspirasi Run 2025 Meriah, Ratusan Pelari Padati Alun-Alun Kota Kraksaan
Dugaan Tumpang Tindih Jabatan dan Manipulasi Pengerjaan Banprop di Desa Kertasari
Festival Pesisir 4 di Giligenting Hadirkan Budaya, Edukasi, dan Program Sosial untuk Warga Kepulauan
PWI–PKP Sepakati Program Rumah Wartawan, MIO Indonesia Harap Tak Ada Diskriminasi
Water Run 2025 Perdana di Probolinggo Disambut Meriah Ribuan Peserta
Empat Tahun Berjalan Tanpa Manfaat, PMII UPI Desak Evaluasi Total Kantor KKKS Sumenep

Berita Terkait

Minggu, 7 Desember 2025 - 16:55 WIB

Gedung Serba Guna Muhammadiyah Rowokangkung Diresmikan, Bupati Tekankan Pemanfaatan untuk Warga

Minggu, 7 Desember 2025 - 14:29 WIB

Saluran Tersumbat Tanah di Munjuljaya Diduga Jadi Pemicu Banjir, Warga Pertanyakan Kinerja Dinas Terkait

Minggu, 7 Desember 2025 - 13:20 WIB

Kraksaan Aspirasi Run 2025 Meriah, Ratusan Pelari Padati Alun-Alun Kota Kraksaan

Minggu, 7 Desember 2025 - 11:48 WIB

Dugaan Tumpang Tindih Jabatan dan Manipulasi Pengerjaan Banprop di Desa Kertasari

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:03 WIB

Festival Pesisir 4 di Giligenting Hadirkan Budaya, Edukasi, dan Program Sosial untuk Warga Kepulauan

Berita Terbaru

Bupati Lumajang Indah Amperawati melepas peserta Jalan Santai Reward Pajak di Balai Desa Sidorejo setelah desa tersebut mencapai 100 persen pelunasan PBB Tahun 2025, Minggu (7/12/2025).

Pemerintahan

Capaian PBB 100%, Sidorejo Dijadikan Role Model Kepatuhan Pajak

Minggu, 7 Des 2025 - 16:54 WIB