PKB Nyatakan Aksi Bela Ulama di Trans7 Sebagai Panggilan Nurani, Bukan Politik

Rabu, 15 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ribuan santri dan kader Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Aksi Bela Ulama dan Pesantren di depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu (15/10/2025). (Foto: Antara)

Ribuan santri dan kader Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Aksi Bela Ulama dan Pesantren di depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu (15/10/2025). (Foto: Antara)

JAKARTA, detikkota.com – Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam Aksi Bela Ulama dan Pesantren yang digelar ribuan santri, alumni, dan kader Nahdlatul Ulama (NU) di depan kantor Trans7, Jalan Kapten Pierre Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Kehadiran PKB dalam aksi tersebut disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap para kiai dan pesantren yang merasa dilecehkan melalui tayangan program Xpose Uncensored di Trans7.

Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto menegaskan bahwa langkah PKB turun ke jalan bukan tindakan politik, melainkan panggilan nurani untuk membela kehormatan ulama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh. Ini bukan soal politik, melainkan panggilan nurani,” ujar Bambang di lokasi aksi.

Ia menambahkan bahwa membela kiai berarti menjaga akar moralitas bangsa. “Bagi PKB, membela kiai bukan hanya soal loyalitas spiritual, tapi juga bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa,” tegasnya.

Sebelumnya, program Xpose Uncensored Trans7 menuai kritik karena dinilai melecehkan martabat KH. Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tayangan tersebut menampilkan potongan video dan narasi yang dianggap menyesatkan serta tidak menghormati ulama.

Menanggapi hal itu, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil telah menyampaikan permintaan maaf resmi melalui kanal YouTube Trans7 Official pada Selasa (14/10/2025). Ia mengakui adanya kelalaian dalam proses penyuntingan dan memastikan permintaan maaf juga telah disampaikan langsung kepada keluarga besar KH. Anwar Manshur.

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap program Xpose Uncensored karena melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menilai tayangan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai nilai-nilai luhur lembaga pendidikan Islam. “Kiai dan pesantren bukanlah objek olok-olok dalam program televisi. Di sana ada adab, ilmu, dan sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Selasa, 17 November 2026 - 15:02 WIB

Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 13:13 WIB

Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terbaru