Migas Berlimpah, Kemiskinan Masih Mengakar di Sumenep

Selasa, 16 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com — Keberadaan industri minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Sumenep, Madura, belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan masyarakat. Di tengah beroperasinya delapan perusahaan migas asing di perairan sekitar Sumenep, wilayah tersebut justru masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Pemuda Kepulauan Sapeken, Faisal Islami, menilai kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sektor migas. Secara administratif, Sumenep tidak dikategorikan sebagai daerah penghasil migas, sehingga tidak memiliki ruang strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi energi di wilayahnya.

“Makanya perusahaan migas tidak bisa menurunkan angka kemiskinan di Sumenep, karena secara administratif wilayah kerja mereka tidak masuk dalam yurisdiksi kabupaten,” ujar Faisal, Senin (16/12/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini, sejumlah perusahaan migas asing tercatat aktif beroperasi di perairan Sumenep, di antaranya Kangean Energy Indonesia (KEI), Santos Madura Offshore, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), Energi Mineral Langgeng (EML), Petrojava North Kangean (PNK), Techwin Energi Madura Ltd, Petronas, dan Husky Anugerah Limited. Namun, keberadaan perusahaan tersebut dinilai belum memberikan efek pengganda ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

Faisal menjelaskan, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut mempersempit peran pemerintah kabupaten. Dalam regulasi tersebut, kewenangan pengelolaan migas hingga radius 12 mil laut dialihkan ke pemerintah provinsi.

“Pemerintah kabupaten hanya menerima dampak turunan, sementara kewenangan utama ada di provinsi. Ini membuat daerah kesulitan mengintervensi langsung sektor strategis migas,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kelembagaan daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memiliki dinas khusus yang menangani sektor kelautan dan energi. “Di Pemkab Sumenep tidak ada dinas kelautan, yang ada hanya dinas perikanan,” ungkap Faisal.

Ia juga menilai bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar 2,4 persen di Sumenep tidak dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas migas. Menurutnya, capaian tersebut lebih disebabkan oleh program pemerintah daerah yang didukung anggaran besar, bukan dari kontribusi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) migas.

“Ironisnya, justru kecamatan yang berdekatan dengan wilayah operasi migas menjadi kantong kemiskinan,” katanya.

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kemiskinan, Kabupaten Sumenep hingga kini masih berada di posisi teratas daerah termiskin di Jawa Timur. Kondisi ini menegaskan adanya ketimpangan antara besarnya nilai ekonomi sumber daya alam yang dieksploitasi dan minimnya manfaat yang kembali kepada masyarakat daerah.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep
Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen
BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan
Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:28 WIB

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 13:07 WIB

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Berita Terbaru