Anggaran Kerja Sama Publikasi Diskominfo Purwakarta Dipangkas Drastis, Insan Pers Nilai Bentuk Penghinaan

Kamis, 22 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA, detikkota.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang memangkas anggaran kerja sama publikasi media dari semula Rp2,5 miliar menjadi Rp250 juta menuai kecaman keras dari insan pers di Purwakarta. Kamis (22/1/2026).

Pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 90 persen tersebut dinilai sangat fantastis dan memberatkan media, terlebih jumlah media yang ada di Kabupaten Purwakarta mencapai ratusan. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat dan berdampak pada sejumlah instansi, termasuk Diskominfo.

Koordinator Solidaritas Jurnalis Purwakarta Ronald menyebutkan bahwa dengan anggaran hanya Rp250 juta, jika dibagi ke puluhan bahkan ratusan media, nilai kerja sama yang diterima masing-masing media menjadi tidak masuk akal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Coba dibayangkan, kalau ada 100 sampai 200 media, anggaran Rp250 juta itu dibagi berapa? Bisa jadi hanya Rp100 ribu, Rp300 ribu, bahkan paling besar Rp1 juta. Ini bukan lagi efisiensi, tapi sudah merupakan bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan tersebut seolah menghilangkan keberadaan media lokal di Purwakarta. Padahal, insan pers selama ini berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengawal kebijakan pemerintah, serta menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Serendah itukah martabat jurnalis dan awak media di Purwakarta? Dengan nilai Rp250 juta untuk ratusan media, kami merasa tidak dihargai sebagai pilar keempat negara,” ujarnya.

Bahkan, ia menyampaikan pernyataan keras bahwa jika anggaran publikasi hanya sebesar itu, lebih baik anggaran tersebut dihapuskan atau dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Lebih baik anggaran itu disumbangkan saja kepada rakyat kecil. Jangan atas nama kerja sama media, tapi nilainya justru merendahkan profesi kami,” tambahnya.

Sebagai bentuk sikap, insan pers di Purwakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi besar-besaran dengan melibatkan seluruh wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi dan komunitas media di Purwakarta.

“Kami akan mengawal persoalan pemangkasan anggaran ini. Jika tidak ada solusi yang adil dan berpihak, kami siap melakukan aksi keras,” pungkasnya.

Penulis : Nal

Editor : M/Red

Berita Terkait

Krisis Air Bersih Empat Bulan, Warga Langsar Sumenep Dapat Bantuan
Cuaca Sumenep Berubah Cepat, BMKG Ingatkan Warga dan Nelayan Waspada
Kades Nuryadi “Abah Haji” Buktikan Pembangunan Lumbung Desa, Petani Kini Punya Tempat Penyimpanan Hasil Panen
Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap
ATEP HERU TIADA, BELPUR BERDUKA
GPN Jatim dan DLH Sumenep Investigasi Dugaan Limbah Tambak Udang di Pesisir Ambunten
Wali Kota Eri Datangi Penyalur ART di Gunung Anyar, Pekerja Terjerat Denda Rp3,5 Juta Dipulangkan
Hari Tani Nasional 2026, Bupati Probolinggo Soroti Pupuk dan Harga Komoditas

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Krisis Air Bersih Empat Bulan, Warga Langsar Sumenep Dapat Bantuan

Senin, 5 Oktober 2026 - 16:58 WIB

Cuaca Sumenep Berubah Cepat, BMKG Ingatkan Warga dan Nelayan Waspada

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Kades Nuryadi “Abah Haji” Buktikan Pembangunan Lumbung Desa, Petani Kini Punya Tempat Penyimpanan Hasil Panen

Selasa, 29 September 2026 - 16:38 WIB

ATEP HERU TIADA, BELPUR BERDUKA

Selasa, 29 September 2026 - 16:35 WIB

GPN Jatim dan DLH Sumenep Investigasi Dugaan Limbah Tambak Udang di Pesisir Ambunten

Berita Terbaru