SUMENEP, detikkota.com – Setiap musim tanam tiba, pupuk bersubsidi hampir dipastikan terjadi kelangkaan. Hal itu sangat berdampak pada masyarakat Kabupaten Sumenep yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.
Tak pelak, petani merasa khawatir dengan kelangkaan salah satu kebutuhan pertanian. Meski ada, biasanya harga jauh melonjak.
Anggota DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi keberadaan pupuk bersubsidi agar masalah pertanian yang terjadi setiap tahun itu tidak terjadi terus menerus.
“Polemik kelangkaan pupuk seakan-akan menjadi suguhan yang diterima oleh petani dalam setiap tahunnya, sehingga petani kalaupun mendapatkan pupuk itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi jika tidak dapat pupuk, bisa mengakibatkan gagal panen,” jelasnya, Rabu (15/11/2023).
Dia memberi contoh, alokasi Pupuk Urea bersubsidi di Kecamatan Rubaru sekitar 1.672 ton dan Ponska bersubsid sekitar 1.546 ton dalam setiap tahunnya. Akan tetapi, lanjutnya, kenyataan di lapangan tidak sampai 50% dari kouta yang ada.
“Pada intinya, bagaimana kebocoran pupuk ini bisa diatasi. Mengingat sudah ada beberapa kejadian pupuk bersubsidi milik warga Kecamatan Rubaru yang diangkut ke luar dari wilayah diamankan oleh pihak yang berwajib,” ucapnya.
Maka dari itu, kata Zainal pihaknya mengajak seluruh pihak untuk lebih inten memantau ‘kebocoran’ pupuk bersubsidi dengan meningkatkan pengawasan, baik dari pihak TNI atau Polri, Koordinator Penyuluh (Korluh) dan stakeholder lainnya.
“Korluh secara intens haris memberikan sosialisasi agar pupuk bersubsidi bisa diterima oleh petani secara merata sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.