APBD Surabaya 2026 Disahkan Rp12,7 Triliun, Pemkot Fokus Genjot PAD dan Percepatan Pembangunan

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan usai penetapan APBD Kota Surabaya Tahun 2026.

SURABAYA, detikkota.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 resmi disahkan sebesar Rp12,7 triliun. Dari total tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp10,898 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp8,198 triliun dengan total belanja daerah direncanakan mencapai Rp12,731 triliun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penetapan APBD 2026 akan menjadi dasar percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Pahlawan. “Kita segera melaksanakan pembangunan untuk tahun mendatang. Karena sudah bisa dilakukan persiapan lelang dan proses lainnya, sehingga Januari bisa langsung berjalan,” ujarnya, Selasa (11/10/2025).

Eri menuturkan, proyeksi PAD sekitar Rp8 triliun akan dioptimalkan melalui pengelolaan aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame. “Kita akan memaksimalkan aset-aset yang belum digunakan agar tidak mangkrak, bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menambah titik reklame di sejumlah lokasi strategis sebagai langkah untuk meningkatkan PAD. “Kita akan menaikkan pendapatan dari reklame. Nanti di beberapa jalan bisa dipasang neon box, tapi biaya listriknya bukan dari kita, melainkan dari pihak penyewa,” tambahnya.

Menurut Eri, langkah inovatif ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk menutup defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan pajak opsen yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. “Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Ini tantangan bagi kita agar tetap bisa menjaga stabilitas keuangan daerah,” tegasnya.

Eri juga memastikan penambahan titik reklame akan dilakukan secara terukur dan eksklusif sesuai karakteristik wilayah. “Titik reklame baru nanti akan dibedakan antara jalan utama dan non-utama agar penataannya tetap rapi dan proporsional,” pungkasnya.

Penulis : Sur

Editor : Red

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN
Tantangan 2026, Wabup Sumenep Tekankan Budaya Kerja Modern ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB