Audiensi Evaluasi Kinerja Bappeda, FKMS : Bupati Jangan Ragu Untuk Melakukan Restrukturisasi

SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah mahasiswa dari Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (19/3/2021).

Audiensi yang berlangsung di Gedung Graha Arya Wiraraja Lantai II Kantor Pemkab Sumenep itu ditemui langsung oleh Wakil Bupati Sumenep dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam audiensinya, mahasiswa mengevaluasi kinerja Bappeda Sumenep yang cenderung telah membuat persoalan fosfat menjadi semakin runyam.

Baru-baru ini, Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Bappeda terindikasi berusaha melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan rencana penambahan lokasi tambang fosfat adalah “GOSIP” di ruang paripurna DPRD dalam acara rapat dengar pendapat.

“Padahal acara tersebut dihadiri oleh DPRD, pimpinan organisasi mahasiswa dan tokoh-tokoh kiai se Kabupaten Sumenep. Tindakan ini telah mencoreng citra birokrasi dan pemerintah kabupaten Sumenep,” kata Sutris, Jumat (19/3).

Selain pada persoalan tambang fosfat, kinerja Bappeda yang mereka juga menyoroti persoalan tambak udang yang sampai saat ini belum menemukan solusi penyelesaian yang baik. Bappeda diduga kurang cermat dalam mengeluarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Hal tersebut menurut mahasiswa mengakibatkan banyaknya tambak udang berizin yang diduga melanggar sempadan pantai. Selain itu, penataan lokasi tambak udang juga amburadul sehingga mengganggu sektor yang lain seperti pariwisata.

“Beberapa contoh yang kami paparkan hanya bagian kecil dari evaluasi mahasiswa terhadap Bappeda,” ujarnya.

Maka dari itu, mahasiswa meminta Bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Bappeda Sumenep.

“Bahkan jika memang perlu, bupati jangan ragu untuk melakukan restrukturisasi,” tegas Sutrisno.

Sementara itu, Nyai Hj. Dewi Khalifah Wakil Bupati Sumenep menyampaikan, apabila peran kontrol mahasiswa terhadap pemerintahan akan ditampung terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pihak-pihak terkait di level ekskutif.

“Intinya kami akan mencoba menelaah, mengkaji apa yang menjadi aspirasi mahasiwa,” singkatnya. (Md)