Begini Tanggapan Kejari Sumenep soal Demo Aktivis Pemuda Tuntut Tangkap Mantan Bupati

Rabu, 14 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch Indra Subrata.

Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch Indra Subrata.

SUMENEP, detikkota.com – Aksi puluhan aktivis pemuda di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep untuk mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi pembelian kapal oleh PT Sumekar pada tahun 2019. Mereka juga menuntut agar mantan Bupati Sumenep ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Massa aksi ditemui oleh Kasi Intel, Kasi Datun, dan Kasi Pidsus Kejari Sumenep. Namun, mereka menolak dan meminta Kepala Kejaksaan, Trimo keluar dan menemui mereka.

Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch Indra Subrata mengatakan bahwa, Kajari Trimo bersedia menemui massa aksi di Aula kantor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Semua massa aksi sudah dipersilahkan masuk dan akan ditemui di Aula kantor, namun massa aksi tidak mau,” sebut Indra, Selasa (13/6/2023).

Alasan Kajari akan menemui massa aksi di Aula, lanjut Indra, supaya bisa melakukan komunikasi dengan baik sehingga apa yang menjadi tuntutan mereka bisa di disampaikan secara jelas dan terarah.

“Kalau persoalan pengusutan kasus korupsi pembelian kapal, tim penyidik Kejari sudah terus bekerja dengan sangat hati-hati. Bahkan, saat ini kami telah menetapkan tersangka baru inisial AZ, sesuai yang disampaikan Pak Kajari kemarin,” paparnya.

Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembelian kapal, lanjut Indra, tidak semudah itu. Sebab, harus ada sejumlah bukti yang kuat.

“Jika memang masyarakat punya alat bukti yang kuat atas keterlibatan seseorang dalam perkara ini, silahkan bawa ke kami, biar kami usut. Bukan hanya katanya-katanya” terangnya.

Kasi Intel mengingatkan agar tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Sebab, semuanya akan ada konsekuensinya, baik secara moral maupun secara hukum.

“Kalau mau menuduh orang lain harus berdasarkan fakta atau bukti yang kuat. Jangan sampai kita terjebak dalam tuduhan itu. Tentu ada konsekuensi hukum, sebab negara kita adalah negara hukum,” pungkasnya.

Berita Terkait

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani
Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 22:32 WIB

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:13 WIB

Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru