Dana BUMDes Rp200 Juta Desa Saur Saebus Dipertanyakan, Pengurus Diminta Transparan

Selasa, 3 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Ilustrasi)

(Foto: Ilustrasi)

SUMENEP, detikkota.com – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, senilai lebih dari Rp200 juta menuai sorotan. Dana yang dialokasikan melalui APBDes Tahun Anggaran 2025 itu dipertanyakan sejumlah aktivis kepulauan karena dinilai belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Seorang aktivis kepulauan menyatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep melalui audiensi beberapa waktu lalu.

“Pengurus BUMDes Desa Saur Saebus harus bertanggung jawab terkait aliran dana tersebut. Karena itu anggaran bersumber dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menduga pengelolaan dana BUMDes tidak berjalan sesuai ketentuan, lantaran manfaatnya belum dirasakan secara merata, khususnya oleh petani yang disebut sebagai sasaran program.

“Mestinya para petani yang menerima manfaatnya. Tapi realitanya sampai akhir tahun para petani belum merasakan manfaatnya secara merata,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BUMDes Desa Saur Saebus, Moh. Ramlah, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan seluruh dana dikelola oleh BUMDes dan difokuskan untuk kegiatan pertanian di wilayah Saur Saebus.

“Semua dana dikelola oleh BUMDes sendiri untuk pekerjaan yang melibatkan petani. Fokus pekerjaan kami di Saur,” ujarnya.

Menurutnya, tidak semua petani dilibatkan dalam pekerjaan karena keterbatasan kebutuhan tenaga kerja. Ia juga mempersilakan pihak yang meragukan untuk mengecek langsung lokasi kegiatan.

“Kalau bisa datang langsung ke Saur, cek lokasi pekerjaan dan tanyakan petani yang ikut bekerja. Memang tidak semua petani dilibatkan,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan inti BUMDes dimulai sejak September 2025 dan seluruh aktivitas disebut memiliki dokumentasi lengkap. Hingga saat ini, pekerjaan masih berlangsung sampai masa panen.

Meski demikian, desakan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana tetap mengemuka. Aktivis meminta pemerintah desa dan pengurus BUMDes membuka laporan penggunaan anggaran secara rinci agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Penulis : M

Editor : M

Berita Terkait

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep
Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen
BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan
Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:28 WIB

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 13:07 WIB

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Berita Terbaru