SUMENEP, detikkota.com – Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep lakukan demo ke kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (12/3/2021).
Aksi dari puluhan mahasiswa dari berbagai kampus ini memberi raport merah terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep.
Andi Holis selaku korlap aksi menyampaikan, bahwa perlu adanya penyegaran terhadap sejumlah OPD Sumenep. Salah satunya mengenai kinerja OPD Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak sesuai dengan tupoksinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diantara yang menjadi catatan mahasiswa, yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PRKP dan Cipta Karya, dan RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep.
“Pertama Dinas Sosial, terkait penyelewengan bantuan langsung tunai, dan ternyata masyarakat dibawah itu mengeluh karena tidak tepat sasaran. Dan Dinas Sosial tidak terlalu responsif menanggapi isu-isu yang berkembang di bawah,” katanya, Jumat (12/3).
Selanjutnya Dinas Pendidikan, dimana saat ini dunia pendidikan dihadapkan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga mengharuskan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring.
Secara geografis, Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak pulau sehingga dengan adanya pembelajaran daring cukup menyulitkan peserta didik di kepulauan dikarenakan adanya keterbatasan jaringan.
“Di kepulauan kita kan jarang sinyal akses internet, sehingga kemudian dinas terkait harusnya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik yang ada di kepulauan,” paparnya.
“Kalau kemudian tetap dilakukan seperti itu, maka otomatis peserta didik yang ada di kepulauan ini akan prematur akibat pembelajaran online, sebab tidak ada nilai yang lebih substansial terhadap peserta didik. Tidak hanya di kepulauan di daratan pun masih banyak yang terkendala jaringan,” jelasnya menambahkan.
Selain itu, menurut pengamatan mereka di Bappeda, OPD yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten paling timur Pulau Madura ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan.
“Di Bappeda dalam merumuskan kebijakan belum mempunyai terobosan yang kuat terhadap OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sumenep,” tandasnya.
Sementara, Achmad Fauzi, Bupati Sumenep menyampaikan, pihaknya mengaku senang apabila ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya untuk perkembangan Sumenep kedepan.
“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat secara hitam di atas putih ataupun lisan. Ini merupakan apresiasi dari kami, sehingga aksi bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi problem OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep,” terangnya.
Suami Nia Kurnia Fauzi ini menjelaskan, apabila sebuah permasalahan tidak langsung dilihat dari satu sisi. Maka dari itu, pihaknya akan mengecek kebenaran atau tidaknya sesuai fakta dibeberapa OPD tersebut.
“Raport merah OPD itu bisa dilihat dari sudut eksteren ataupun interen, meskipun dari eksteren itu merah. Kita lihat dulu dari segi interen, dan kita padukan dengan interen. Apakah merah, kuning ataukah hijau,” tukasnya. (Md)
