FKMS Sebut Review RTRW dan Penambangan Fosfat Tidak Berdasarkan Kajian Terhadap Dampak Lingkungan

Jumat, 22 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan audensi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (21/1/2021).

Audiensi tersebut, Soal review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033 dan penambangan Fosfat dibeberapa wilayah di Kabupaten Sumenep.

Abd Mahmud, Kordinator FKMS mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), khususnya Bapedda Sumenep dalam memasukkan titik lokasi di beberapa Kecamatan, terkait RTRW untuk penambangan Fosfat, tidak berdasarkan kajian atau penelitain terhadap dampak lingkungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hanya berdasarkan pada kajian potensi alam yang itu dilakukan oleh beberapa penelitian,” ujarnya, Kamis (21/1).

“Sehingga kami mengusulkan harus ada kajian penelitian terhadap dampak lingkungan. Artinya Pemda tidak hanya memikirkan perkembangan Sumber daya alam untuk berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi saja,” imbuhnya.

Pasca adanya penambangan tersebut masih belum diketahui kejelasnya. Bahkan pemerintah daerah (Pemda) sampai saat ini masih belum menjawab terkait nasib masyarakat tehadap dampak dari pertambangan itu.

Salah satunya terletak di Kecamatan Batu Putih. Hal ini di jelaskan tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh dieksploitasi.

“Dan ini bersebrangan dengan Pasal 40 yang menjadi lokasi pertambangan Fosfat di Kecamatan Batu Putih juga. Sementara lokasi tersebut termasuk kawasan lindung kars. Maka dari itu kami mengusulkan harus ada pengurangan,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Yayak Nurwarhyudi, Kepala Bappeda Sumenep menyampaikan, masukan dari mahasiswa tekait temuannya sangat luar biasa. Seperti kawasan kars yang ada di Batu Putih ini menjadi bahan diskusi dengan Provinsi dan Nasional.

“Jadi masih terbuka dari RTRW kita diskusikan dan ini menjadi salah satu bahan yang akan kita bawa di tingkat Provinsi. Apalagi dipertengahan tahun ini di DPR kita diskusikan lebih intemsif lagi,” terangnya.

Waktu pembahasan terkait Review RTRW dengan pihak provinsi masih belum diketahui. Pihaknya menargetkan di triwulan harus selesai di tinggkat provinsi.

“Saya belum tahu, saya kemaren baru di undang 3 kali webinar, makanya target saya triwulan ini, harus selesaikan ditingkat provensi, karena kita harus melakukan diskusi yang lebih intens lagi terkait tata ruang itu,” pungkasnya. (fer)

Berita Terkait

BMKG Peringatkan Potensi Awan Cumulonimbus di Sejumlah Wilayah 5–11 Mei 2026
Klarifikasi Proyek Rehabilitasi Gedung Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta
Upah Buruh Pegaraman 1 PT Garam Belum Dibayar, Sekitar 100 Pekerja Mogok
Polda Jatim Musnahkan 22,226 Kg Kokain
Diduga Tak Sesuai Pekerjaan, Rehab Gedung Diskanak Purwakarta Disorot
Pemkab Banyuwangi Gratiskan Retribusi Pedagang Pasar Setiap Akhir Pekan
Tak Tebang Pilih, Kang Rey Sikat Penjual Miras dan Tempat Hiburan Malam Tak Berizin di Subang
Direktur BPRS Bhakti Sumekar: Hardiknas 2026 Momentum Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Generasi Muda

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:51 WIB

BMKG Peringatkan Potensi Awan Cumulonimbus di Sejumlah Wilayah 5–11 Mei 2026

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:01 WIB

Klarifikasi Proyek Rehabilitasi Gedung Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta

Selasa, 5 Mei 2026 - 09:53 WIB

Upah Buruh Pegaraman 1 PT Garam Belum Dibayar, Sekitar 100 Pekerja Mogok

Senin, 4 Mei 2026 - 16:13 WIB

Diduga Tak Sesuai Pekerjaan, Rehab Gedung Diskanak Purwakarta Disorot

Senin, 4 Mei 2026 - 10:32 WIB

Pemkab Banyuwangi Gratiskan Retribusi Pedagang Pasar Setiap Akhir Pekan

Berita Terbaru

Polhukam

Polres Sumenep Ungkap Kasus Curanmor di Tiga TKP

Senin, 4 Mei 2026 - 16:21 WIB