Haji Rudi Tegaskan Isu Pemotongan Anggaran Koperasi Desa Merah Putih di Sumenep Tidak Benar

Selasa, 13 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Ilustrasi)

(Foto: Ilustrasi)

SUMENEP, detikkota.com — Konsultan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Haji Rudi, membantah keras isu dugaan pemotongan anggaran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

Haji Rudi menegaskan, informasi yang beredar tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Menurutnya, angka-angka yang disebutkan dalam kabar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Itu tidak benar. Angka-angka yang disampaikan juga keliru dan hanya membuat gaduh serta menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat,” kata Haji Rudi, Senin (12/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfokus pada pendirian bangunan fisik semata. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kata dia, memang tidak terdapat pos anggaran untuk pekerjaan urugan tanah.

“Urugan tanah memang tidak masuk dalam RAB. Pihak-pihak yang terlibat di lapangan, termasuk mandor, seharusnya sudah memahami hal tersebut,” ujarnya.

Haji Rudi mengakui, pelaksanaan proyek nasional tersebut di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena kondisi geografis dan kontur tanah yang beragam, termasuk wilayah kepulauan. Hal ini membuat tidak semua desa mampu mengikuti program tersebut.

“Anggaran dari pusat disamaratakan, sementara kebutuhan di lapangan berbeda-beda, terutama di wilayah kepulauan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap berkomitmen agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Sumenep disebut telah terealisasi di lebih dari 100 titik.

Terkait posisinya, Haji Rudi meluruskan bahwa dirinya bertugas sebagai Konsultan Kecamatan Pragaan di bidang sipil, bukan sebagai koordinator tunggal mandor seperti yang ditudingkan dalam isu yang beredar. Ia juga menyebut pengawasan proyek melibatkan unsur Kodim dan Babinsa.

“Pengawasan ada tim tersendiri. Saya hanya membantu di bidang sipil dan teknis bersama tenaga ahli,” jelasnya.

Haji Rudi juga membantah adanya intimidasi atau pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menegaskan hingga kini belum ada laporan atau keberatan yang disampaikan secara langsung kepadanya.

“Jika ada yang merasa dirugikan atau terintimidasi, silakan temui saya. Saya siap bertanggung jawab. Sampai sekarang belum ada,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi yang beredar serta mendukung kelancaran proyek nasional tersebut. Menurutnya, seluruh proses pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.

“Tidak ada yang kami tutupi. Semua koordinasi dilakukan bersama, termasuk dengan mandor, pekerja, dan Babinsa,” pungkasnya.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Selasa, 17 November 2026 - 15:02 WIB

Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 13:13 WIB

Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terbaru