KNPI Jatim Sebut Permintaan DPR Kaji Ulang Larangan Mudik Tak Jelas

Rabu, 7 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Larangan mudik adalah efek dari kebijkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bahkan PPKM kian diperluas berlaku di 20 Provinsi di Indonesia yang asalnya hanya di Jawa dan Bali.

Kordinator Bidang Kajian dan Monitoring KNPI Jatim Care Covid-19, Nur faisal MH, mengatakan apabila permintaan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengenai Pemerintah harus mengkaji ulang larangan mudik dinilai tidak jelas.

Menurutnya, DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi anggaran seharusnya lebih kepada evaluasi terhadap kebijakan PPKM yang terus diperpanjang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Objek permintaan Ketua Banggar Said Abdullah itu salah. Yang seharusnya dievaluasi yaitu mengenai kebijakan PPKM yang terus diperpanjang, bukan soal larangan mudiknya karena larangan mudik akibat PPKM. Artinya jika PPKM tidak diberlakukan maka otomatis tidak ada larangan mudik,” ujar Nur Faisal, Rabu (7/4/2021).

Kendati demikian, jika pemerintah masih meyakini dengan keberadaan Covid-19 di Indonesia, maka memang perlu adanya upaya pencegahan.

Akan tetapi jika kemudian Ketua Banggar mengatakan mudik mempengaruhi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jatim dengan tegas mengatakan, apabila merosotnya ekonomi masyarakat secara nasional akibat dari kebijakan PPKM yang terus menerus diperpanjang oleh pemerintah.

“PPKM itu yang menyebabkan lesunya perekonomian masyarakat secara massif dan sistematis. Bukan mudik lebaran yang skalanya insidentil,” tandasnya. (Md)

Berita Terkait

Ricuh Joko Melleng Event Berujung Proses Hukum, Hayat: Kasus Tetap Jalan!
Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep
212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 08:14 WIB

Ricuh Joko Melleng Event Berujung Proses Hukum, Hayat: Kasus Tetap Jalan!

Sabtu, 21 November 2026 - 17:28 WIB

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Berita Terbaru