PAMEKASAN, detikkota.com – Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berupa lahan tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menjadi sorotan. Pasalnya, hasil pemanfaatan aset desa tersebut diduga mencapai Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun, tetapi disinyalir tidak masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Dugaan penyimpangan tersebut menyeret nama Subahnan, Kepala Desa Majungan yang menjabat sejak 2022. Persoalan itu kini telah diadukan secara resmi kepada Polres Pamekasan oleh Samsul Muarif, warga setempat, melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.
Lahan tambak garam yang dipersoalkan merupakan aset Pemerintah Desa Majungan dan tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintahan Desa Majungan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pengaduannya, pihak pelapor menduga pendapatan dari pengelolaan tambak garam selama periode 2022 hingga 2026 tidak pernah disetorkan ke RKD. Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan mekanisme pengelolaan, jumlah penerimaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan hasilnya.
Tim kuasa hukum Samsul Muarif, yakni Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pamekasan segera melakukan penyelidikan.
Mereka mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana hasil pengelolaan tambak, memeriksa dokumen keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset tersebut.
“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok pernyataan tim kuasa hukum.
Selain meminta kepolisian menindaklanjuti pengaduan tersebut, tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap tata kelola aset Desa Majungan.
Menurut pihak pelapor, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh pendapatan dari pemanfaatan tambak garam telah dikelola sesuai ketentuan dan dicatat dalam administrasi keuangan desa.
Dugaan penyimpangan pengelolaan aset desa tersebut kini menjadi perhatian serius. Namun, dugaan tindak pidana korupsi tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.
Penulis : Red








