Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim kuasa hukum bersama warga Desa Majungan menunjukkan dokumen pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tambak garam senilai sekitar Rp5 miliar di SPKT Polres Pamekasan.

Tim kuasa hukum bersama warga Desa Majungan menunjukkan dokumen pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tambak garam senilai sekitar Rp5 miliar di SPKT Polres Pamekasan.

PAMEKASAN, detikkota.com – Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berupa lahan tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menjadi sorotan. Pasalnya, hasil pemanfaatan aset desa tersebut diduga mencapai Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun, tetapi disinyalir tidak masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dugaan penyimpangan tersebut menyeret nama Subahnan, Kepala Desa Majungan yang menjabat sejak 2022. Persoalan itu kini telah diadukan secara resmi kepada Polres Pamekasan oleh Samsul Muarif, warga setempat, melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.

Lahan tambak garam yang dipersoalkan merupakan aset Pemerintah Desa Majungan dan tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintahan Desa Majungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pengaduannya, pihak pelapor menduga pendapatan dari pengelolaan tambak garam selama periode 2022 hingga 2026 tidak pernah disetorkan ke RKD. Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan mekanisme pengelolaan, jumlah penerimaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan hasilnya.

Tim kuasa hukum Samsul Muarif, yakni Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pamekasan segera melakukan penyelidikan.

Mereka mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana hasil pengelolaan tambak, memeriksa dokumen keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset tersebut.

“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok pernyataan tim kuasa hukum.

Selain meminta kepolisian menindaklanjuti pengaduan tersebut, tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap tata kelola aset Desa Majungan.

Menurut pihak pelapor, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh pendapatan dari pemanfaatan tambak garam telah dikelola sesuai ketentuan dan dicatat dalam administrasi keuangan desa.

Dugaan penyimpangan pengelolaan aset desa tersebut kini menjadi perhatian serius. Namun, dugaan tindak pidana korupsi tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.

Penulis : Red

Berita Terkait

Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi
Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 13:04 WIB

Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Selasa, 17 November 2026 - 15:02 WIB

Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 13:13 WIB

Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terbaru