Komisi I DPRD Sumenep Soroti AMDAL Dalam LKPJ Bupati 2022

SUMENEP, detikkota.com – Banyak hal yang disorot legislatif dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2022. Salah satunya, mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ketua Komisi I Dewab Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Darul Hasyim Fath menyoal masalah lingkungan hidup yang dinilai belum sepenuhnya ideal. Karena sejumlah titik di wilayah Kota Keris itu masih terlihat semrawut.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoal kegiatan yang berkaitan dengan isu pemanasan global yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep selama tahun anggaran 2022.

“Kita perlu mendengar dari Kepala DLH Sumenep penjelasan tentang sudut pandangnya dalam menggunakan anggaran,” tegasnya, Selasa (11/4/2023).

Menurutnya, jika DLH tidak punya kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu pemanasan global, bagian dari efek rumah kaca, maka susah untuk berdiskusi soal lain.

“Berarti, Kepala DLH tidak ngerti isu lingkungan hidup,” tandasnya.

Tidak hanya itu, lanjut politisi asal Masalembu itu,  Kabupaten Sumenep yang tidak mendapat penghargaan Kalpataru yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan juga disoal.

“Kita bisa nanya, siapa yang ngurus cara kabupaten mendapat penghargaan Kalpataru, Lingkungan Hidup, kan? Kita bisa mendengar penjelasan DLH, apakah kalau kita datang dari perbatasan Kabupaten Pamekasan ke Sumenep, sudah menggambarkan idealnya atmosfer yang sehat dengan oksigen yang benar,” tanyanya tegas.

Darul membeberkan kondisi Kota Sumenep yang disebutnya belum diurus dengan sepenuh hati.

“Bisa lihat di depan Universitas Wiraraja (UNIJA), rumput berkeliaran, semrawut di sepanjang jalan tak ada yang ngurus. Itu siapa yang urus? Kota ini apakah sudah bersih menurut DLH,” tanya Darul.

Pihaknya meminta pada DLH Sumenep untuk memberikan penjelasan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai bukti bahwa Kota Sumenep sudah layak dikatakan kota bersih.

“Kalau tidak bisa menjelaskan itu semua, percuma narasi penghargaan Adipura dan lain-lain itu,” tegasnya.(red)